Kementerian PU dan Kejaksaan Agung Bergerak Bersama Kawal Pelaksanaan Program Prioritas dan Proyek Strategis Nasional

Dalam mewujudkan Asta Cita, Kementerian PU bertindak sebagai leading sector dalam berbagai Instruksi Presiden (Inpres) yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa program strategis yang menjadi fokus utamanya mencakup percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, peningkatan konektivitas jalan daerah, serta pengembangan kawasan strategis pangan, energi, dan air nasional.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa faktor pengawasan memegang peranan vital agar seluruh program strategis yang direalisasikan Kementerian PU dapat berjalan sesuai rencana. “Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari akuntabilitas dan integritas pelaksanaannya,” kata Menteri Dody.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, mengakui bahwa setiap agenda besar pembangunan selalu dihadapkan pada berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

“Mulai dari keterbatasan sumber daya, kompleksitas teknis, dinamika sosial, hingga potensi persoalan hukum dan tata kelola. Di sinilah peran strategis Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen dengan program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) menjadi sangat penting,” ujar Sekjen Wida, dalam kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang diselenggarakan di Bali, Jumat (12/9/2025).

Sinergi dengan Kejaksaan Agung melalui program PPS ini bertujuan untuk memastikan proyek pembangunan berjalan selaras dengan visi Asta Cita. Harapannya, proyek dapat terealisasi tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi juga diharapkan mampu memitigasi risiko hukum maupun non-hukum, menjaga akuntabilitas, serta menghasilkan rekomendasi strategis untuk percepatan pembangunan.

“Kegiatan PPS hari ini adalah langkah awal untuk menyatukan visi, menyamakan persepsi, dan membangun komitmen bersama. Kementerian PU dan Kejaksaan Agung adalah mitra strategis yang harus saling menguatkan,” tegas Sekjen Wida, sembari menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Jaksa Agung Muda Intelijen dan jajaran atas dukungan dan kerja sama yang kuat selama ini.

Dari sisi Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah secara aktif melakukan pengamanan terhadap puluhan proyek strategis di seluruh Indonesia.

“Kejaksaan Agung telah melakukan pengamanan terhadap 39 proyek dengan nilai sekitar Rp20 triliun,” ungkap JAM-Intel Reda Manthovani.

Reda Manthovani juga memaparkan kriteria proyek yang diamankan, antara lain memiliki dasar penetapan yang jelas, identitas proyek yang lengkap untuk memudahkan pemetaan potensi AGHT, dan jaminan tidak adanya konflik kepentingan yang merugikan negara. "Kami juga mengantisipasi potensi AGHT mulai dari pungutan liar, premanisme, hingga hambatan birokrasi,” tambahnya.

Sebagai penutup, JAM-Intel Reda Manthovani menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara kedua lembaga untuk memperkuat stabilitas dan perekonomian nasional. “Saya berharap sistem yang sedang kita bangun dapat segera diimplementasikan sehingga pengawasan bisa dilakukan secara lebih efektif. Saya juga berpesan kepada seluruh anggota kejaksaan dan Kepala Balai untuk menjaga komunikasi yang baik demi keberhasilan bersama,” pungkasnya.

Kerja sama antara Kementerian PU dan Kejaksaan Agung ini menjadi fondasi penting untuk memastikan program prioritas pemerintah dan program strategis dapat berjalan lancar dan berdampak nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak