Wujudkan Indonesia Bersih, Kementerian PU Terus Dorong Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Pengolahan Sampah di Indonesia

Transformasi pengelolaan sampah nasional saat ini telah menjadi isu penting. Presiden Prabowo Subianto, melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, mengamanatkan Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dalam Perpres ini, Presiden menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik di 34 titik nasional sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Bersih dan Berdaulat Energi.

Merujuk pada Perpres Nomor 109 itu, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan arti penting keberadaan TPST dan TPST 3R di kota-kota kecil dan menengah yang belum memiliki kapasitas pengelolaan sampah skala besar.

“Kalau kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bali bisa mengelola lebih dari seribu ton sampah per hari dan dikonversi menjadi energi, maka kota menengah tetap bergantung pada TPST dan 3R. Di sinilah proses pemilahan lebih efisien dan dekat dengan masyarakat,” kata Menteri Dody.

Dalam hal pengolahan sampah nasional, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menunjukkan kontribusi signifikan sepanjang tahun 2025. Sebanyak 979 Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sektor sanitasi dan persampahan telah berhasil dibangun di 29 provinsi dan 105 kabupaten/kota. Program ini terdiri atas Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 841 lokasi, yang diproyeksikan menyerap 11.774 tenaga kerja melalui skema padat karya. Selain itu, juga ada program pembangunan Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) yang menyasar 107 lokasi dan menyerap 642 tenaga kerja. Khusus untuk program Tempat Pengolahan Sampah 3R, tahun ini dibangun 31 lokasi dengan nilai investasi Rp22 miliar, yang turut menyerap 465 tenaga kerja melalui skema padat karya.

Selain program berbasis masyarakat, proyek strategis nasional seperti Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) juga terus dilanjutkan. Proyek ini menjadi tonggak penting peningkatan kualitas lingkungan perairan dan akses sanitasi di Jakarta. Pembangunan IPAL Zona 1 dan Zona 6 Fase 1 ditargetkan selesai pada 2027 dengan kapasitas 240.000 m3 per hari untuk melayani 989.389 jiwa. Hingga September 2025, progres fisiknya telah mencapai 39,42%.

Sejumlah infrastruktur pengelolaan sampah strategis juga telah diselesaikan, antara lain: TPST Sentiong berkapasitas 50 ton per hari di Kota Cimahi berteknologi Refuse Derived Fuel (RDF), TPST Lebak Saat berkapasitas 10 ton per hari dengan sistem Biological Solid Fuel (BSF), serta TPST Cicukang Holis II di Kota Bandung berkapasitas 46 ton per hari. Selain itu, Kementerian PU juga melakukan optimalisasi TPA Regional Mamitarang di Minahasa Utara untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hingga 350 ton sampah per hari.

Capaian tahun 2025 ini melanjutkan fondasi yang telah dibangun pada periode 2020–2024, di mana Kementerian PU telah membangun 33 TPA, 26 TPST, 833 TPS 3R, 12 IPAL, dan 33 IPLT. Dengan seluruh capaian tersebut, Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini bukan hanya investasi fisik, melainkan investasi sosial dan lingkungan jangka panjang. Program-program ini menjadi fondasi menuju target 100% pengelolaan sampah nasional pada 2029, yang ditempuh melalui peningkatan sistem pemilahan dari sumber, penerapan sanitary landfill, dan optimalisasi izin TPA di seluruh wilayah.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak