Kementerian PU Memaparkan Program 2026 dalam RDP di Komisi V DPR RI

Dalam rapat tersebut, Kementerian PU merinci usulan pagu anggaran sebesar Rp118,5 triliun yang akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas dan kebutuhan anggaran di lingkungan Kementerian PU.

Membuka RDP, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan bahwa forum tersebut merupakan bagian penting dari proses pembahasan anggaran Kementerian/Lembaga. Ia berharap Kementerian PU dapat menyesuaikan program kerjanya berdasarkan masukan dari dewan.

“Dalam kesempatan ini kita akan melakukan pendalaman untuk alokasi fungsi dan program. Mohon untuk Kementerian PU dalam penyusunan program TA 2026 disesuaikan sesuai masukan dan saran dari Komisi V DPR RI sebagaimana yang telah kita jalani,” ujar Lasarus.

Dalam RDP, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, memaparkan secara rinci alokasi pagu anggaran Rp118,5 triliun untuk Kementerian PU. Dijelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai unit utama, di antaranya: Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal Rp107,81 miliar, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp34,73 triliun, dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang mendapat alokasi terbesar, yaitu Rp45,61 triliun.

Alokasi selanjutnya kepada: Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar Rp24,10 triliun. Selain itu, unit pendukung lainnya seperti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memperoleh Rp599,03 miliar, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Rp147,13 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp172,93 miliar, serta Badan Pengembangan SDM (BPSDM) sebesar Rp403,93 miliar.

“Kami berkomitmen memanfaatkan alokasi anggaran ini untuk memperkuat fungsi kelembagaan, mendukung pembangunan infrastruktur, sekaligus memastikan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel,” tegas Sekjen Wida.

Dalam RDP, Sekjen Wida juga menekankan bahwa Kementerian PU juga sedang melakukan transformasi layanan publik, berupa penerapan Pelayanan Publik Terpadu melalui aplikasi Sahabat PU, penguatan Portal Perizinan Kementerian PU yang terintegrasi OSS, pengelolaan Big Open Data untuk keterbukaan informasi, serta sistem digitalisasi layanan keuangan dan tata naskah dinas.

“Dari perencanaan, pengelolaan keuangan, layanan publik, hingga transformasi digital, semuanya diarahkan agar Kementerian PU dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Sekjen Wida. Ditambahkannya, agenda transformasi layanan juga mencakup penyediaan fasilitas publik berbasis digital, pengelolaan aset negara dengan sistem barcode dan geotagging, serta penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Menggarisbawahi arah kebijakan tahun 2026, Sekjen Wida mengungkapkan bahwa Kementerian PU tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan internal. “Dengan dukungan Komisi V DPR RI, kami optimis dapat meningkatkan kinerja kelembagaan dan menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat,” ungkapnya.

Di akhir RDP, Sekjen Wida mengucapkan terima kasih atas masukan dan arahan terkait pendalaman anggaran terhadap Eselon I. “Kami akan segera melakukan sinkronisasi dengan unit organisasi lainnya, agar segera dapat disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPR,” kata Sekjen Wida.

Sebagai penutup, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus kembali menyampaikan harapannya agar hasil RDP dapat segera ditindaklanjuti secara efektif oleh Kementerian PU. “Mudah-mudahan Kementerian PU dapat menyikapi dengan cerdas, cepat, dan cermat. DPR RI sebagai mitra juga berusaha mengimbangi Kementerian PU agar seluruh anggaran yang telah disiapkan negara dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Lasarus.

Pemaparan program 2026 oleh Kementerian PU dalam RDP bersama Komisi V DPR RI ini merupakan langkah awal dalam proses legislasi anggaran tahun 2026, yang diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak