Dokumen Penting yang Anda Butuhkan untuk Mendirikan Bisnis

Kami menjelajahi elemen kunci dari dokumen pendirian bisnis dalam buku ini yang sangat diperlukan bagi setiap pengusaha yang memulai bisnis baru. Penting untuk memahami kriteria hukum dan struktur serta dana. Dokumen hukum ini, yang meliputi pendaftaran merek dagang dan Akta Pendirian, adalah dasar hukum perusahaan di Indonesia.

Dokumen pendirian bisnis tidak hanya menunjukkan bahwa perusahaan Anda ada, tetapi juga melindungi investasi Anda, mendorong ekspansi, meningkatkan reputasi, dan memudahkan sejumlah operasi komersial, termasuk pembiayaan. Ikuti kami saat kami membahas setiap dokumen, menjelaskan apa artinya dan bagaimana cara mendapatkannya. Pada akhirnya, kami akan memastikan bahwa Anda memiliki rute yang lancar dan legal untuk mencapai tujuan bisnis Anda.

Dokumen Pendirian: Apa Itu?

Ketika meluncurkan sebuah perusahaan, kelegalan bisnis adalah faktor penting tambahan yang harus dipertimbangkan selain pendanaan. Salah satu pilar hukum bisnis yang harus dipertimbangkan sejak awal perusahaan Anda adalah kelegalan. Kelegalan tidak hanya melindungi perusahaan tetapi juga memiliki beberapa keuntungan termasuk melindungi aset pribadi, mengembangkan perusahaan, membuat pembiayaan bisnis lebih mudah diperoleh, membangun kredibilitas, dan banyak lagi.

Sebuah perusahaan memerlukan dokumen hukum penting. Dokumen-dokumen ini biasanya mencakup nomor identitas usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB), nomor pokok wajib pajak perusahaan (NPWP), dan akta pendirian perusahaan. Sebuah perusahaan harus mendapatkan izin usaha perdagangan jika terlibat dalam perdagangan.

Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa perusahaan adalah organisasi bisnis yang secara sah terdaftar. Di antara banyak keuntungannya, dokumen-dokumen hukum juga melindungi aset perusahaan dan individu, mempromosikan pertumbuhan perusahaan, meningkatkan kredibilitas, dan bahkan membuat proses aplikasi pinjaman menjadi lebih mudah.

Dokumen Hukum Perusahaan yang Dibutuhkan oleh Perusahaan

Akta pendirian, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan dokumen hukum lainnya yang khusus untuk jenis bisnis adalah beberapa dari banyak dokumen hukum yang harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Akta Pendirian

Tahap pertama dalam membentuk sebuah perusahaan, baik itu Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Persekutuan, atau Persekutuan Terbatas (CV), adalah membuat akta pendirian, yang disusun oleh seorang Notaris. Akta ini membentuk dasar untuk ketiga kategori perusahaan. Nama perusahaan, modal, jenis usaha, alamat kantor terdaftar, struktur manajemen, serta hak dan kewajiban setiap orang dalam perusahaan secara esensial tercantum dalam akta pendirian. Dokumen hukum ini penting bagi perusahaan Anda karena Anda akan membutuhkannya untuk memproses masalah hukum lainnya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP Badan Usaha)

NPWP Badan Usaha adalah dokumen penting lainnya yang harus dimiliki oleh sebuah bisnis. Sebuah bisnis harus menangani pajaknya, mulai dari perhitungan hingga pembayaran dan pelaporan, sama seperti halnya individu. Selain membantu Anda dengan kewajiban pajak bisnis Anda yang baru, NPWP Badan Usaha merupakan dokumen yang diperlukan saat Anda mengajukan pinjaman bank, membuka rekening bank korporat, mendapatkan izin usaha (SIUP), dan bahkan saat Anda mengajukan penawaran proyek bisnis pemerintah atau perusahaan swasta.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP adalah izin yang memungkinkan pemilik perusahaan untuk terlibat dalam perdagangan dan menyediakan layanan. Izin ini diberikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang menyatakan bahwa setiap perusahaan, perusahaan perseorangan, atau bisnis individu yang terlibat dalam kegiatan perdagangan harus memperoleh SIUP, dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh Republik Indonesia, sehingga Anda tidak perlu menunggu bisnis startup Anda tumbuh sebelum mengajukan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, SIUP dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jumlah modal yang disetor:

1. Micro SIUP: Setoran modal hingga Rp50 juta.

2. Small SIUP: Setoran modal antara Rp50 juta dan Rp500 juta.

3. Medium SIUP: Modal disetor berkisar dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

4. Big SIUP: Setoran modal lebih dari Rp10 miliar.

Jenis izin usaha yang paling populer adalah SIUP. Namun, aplikasi SIUP terbatas pada industri perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, jika bisnis Anda terlibat dalam industri lain, Anda akan memerlukan izin yang berbeda dari SIUP. Selain itu, SIUP tetap berlaku selama bisnis beroperasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/under/2/2017. Dengan kata lain, karena dokumen ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa, Anda tidak perlu repot-repot memperbarui izin tersebut.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Sebagai pemilik bisnis yang patuh terhadap hukum, Anda tidak hanya harus mendapatkan SIUP tetapi juga SKDP, yang merupakan surat keterangan yang membuktikan bahwa perusahaan Anda berkedudukan di alamat yang tertera dalam SKDP.

Persyaratan SKDP berbeda untuk setiap tempat tinggal. Sebagai contoh, SKDP tidak dapat diberikan kepada perusahaan PT di Wilayah Ibukota Khusus Jakarta (DKI Jakarta) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 jika perusahaan menggunakan alamat rumah atau lokasi di luar zona kantor. Oleh karena itu, alamat tempat tinggal yang terletak dalam zona kantor diperlukan untuk mendapatkan SKDP. Ingatlah bahwa Anda hanya dapat mengajukan dokumen ini setelah Anda memiliki akta perusahaan. Selain itu, SKDP harus diperbarui karena memiliki tanggal kadaluarsa. Di lingkungan kantor bersama, durasi standar SKDP adalah lima tahun.

Namun, ketentuan dalam perjanjian sewa antara bisnis Anda dan pemilik kantor menentukan berapa lama keberlakuannya. Namun, SKDP hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang jika Anda memutuskan untuk menggunakan kantor virtual.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018), Anda harus menghasilkan SKDP, SIUP, NPWP, dan akta pendirian sebelum Anda bisa memproses TDP. Tetapi, setelah menghasilkan akta pendirian, Anda sekarang dapat langsung memproses TDP melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kepatuhan suatu bisnis terhadap persyaratan pendaftaran dikonfirmasi oleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang merupakan dokumen itu sendiri. Nomor Induk Berusaha (NIB) menggantikan TDP sesuai dengan Pasal 26 huruf a PP 24/2018.

Hal ini berarti bahwa karena NIB bertindak sebagai verifikasi dari TDP, jika Anda memiliki NIB melalui sistem OSS, Anda juga secara otomatis memiliki TDP. Meskipun NIB telah menggantikan TDP sejak PP 24/2018, beberapa pemerintah daerah masih mengeluarkan TDP untuk bisnis karena masa transisi.

Merek Dagang

Memilih untuk mendaftarkan merek dagang adalah hal yang penting saat meluncurkan sebuah bisnis. Selain membantu membedakan perusahaan Anda dari pesaing, sebuah merek dagang juga membantu pasar target dan pelanggan Anda untuk mengingat dan mengenali perusahaan Anda. Dengan mendirikan sebuah merek dagang, Anda secara tidak langsung melindungi perusahaan Anda dari eksploitasi hukum oleh individu yang ceroboh. Menggunakan merek perusahaan Anda sebagai milik mereka sendiri, misalnya, dapat merusak reputasi merek dagang Anda.

Di Indonesia, pendaftaran merek dagang didasarkan pada sistem "siapa cepat dia dapat", yang berarti bahwa pihak yang mendaftarkan merek dagang mereka pertama kali akan memiliki peluang terbaik untuk memiliki merek tersebut diakui sebagai milik mereka. Oleh karena itu, jika orang lain telah mendaftarkan merek dagang yang identik, mereka akan diakui sebagai pemilik sah dari merek tersebut, bahkan jika Anda telah menggunakannya sebelumnya.

Selain itu, mendaftarkan merek dagang Anda dengan Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan ini meliputi menjaga standar kualitas produk, berfungsi sebagai alat promosi, memupuk loyalitas dan kepercayaan pelanggan, dan memperluas jangkauan iklan Anda. Anda akan diberikan pengakuan hukum sebagai pemilik merek dagang dan mendapatkan sertifikat pendaftaran setelah merek Anda berhasil didaftarkan.