Terdapat setidaknya 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari hingga Juni 2023, tercatat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Jumlah kasus kebocoran data di tahun 2023 ini, bahkan melampaui banyaknya kasus yang terjadi setiap tahun, sejak 2019 hingga 2021.

Sebelumnya, pemerintah kembali menekankan perihal pentingnya kewajiban menjamin keamanan data, dengan hadirnya regulasi terbaru UU No.27 Tahun 2022 terkait Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP). 

Menurut Samuel Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika;&nbsp; terdapat 65 kasus dari total 98 kasus dugaan kebocoran data pribadi sejak tahun 2019 hingga 2023, yang terkait dengan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat atau swasta dan 33 kasus PSE publik, karena hal tersebut setiap pelaku bisnis terutama Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib untuk menjamin keamanan setiap data dan informasi yang dikelola.

Menyadari pentingnya menjamin keamanan sistem dan pengelolaan data, <a href="https://www.quiros.co.id/">Quiros Networks</a> memperkenalkan solusi terbaru Quiros-Key Management System (Q-KMS). Quiros-KMS merupakan software-based key management system yang berperan mengelola kunci kriptografi (informasi atau data) sepanjang siklus pengelolaannya, serta melindungi kunci dari pelanggaran yang terjadi akibat pengelolaan kunci yang tidak tepat.

Quiros Key Management System&nbsp;(Q-KMS) menjamin keamanan data dengan menerapkan empat proses implementasi dalam pengelolaan data dan informasi bisnis, yakni:&nbsp;a) Discover and Classify Sensitive Data, b} Protect Sensitive Data, c) Control Keys Encryption, dan proses terkahir d) Proper Backup Management. Kehadiran Q-KMS sebagai wujud inovasi dan kesadaran Quiros Networks untuk memberi dukungan bagi setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam memberi jaminan solusi pengelolaan data dan informasi bisnis di Indonesia. Penulis &amp; Editorial: Efma Pasangka

Menjamin keamanan data merupakan aspek yang wajib bagi setiap pelaku bisnis, terutama Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mengingat banyaknya kasus kebocoran data di tahun 2023.Terdapat setidaknya 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari hingga Juni 2023, tercatat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Jumlah kasus kebocoran data di tahun 2023 ini, bahkan melampaui banyaknya kasus yang terjadi setiap tahun, sejak 2019 hingga 2021.<img style="width: 100%;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/6bb3f7f997036243597b5ab4dad95991498610cec0bd65a9709cbd840155ec82/WhatsApp%20Image%202023-11-17%20at%2018.37.43.jpeg" alt="Image" />Sebelumnya, pemerintah kembali menekankan perihal pentingnya kewajiban menjamin keamanan data, dengan hadirnya regulasi terbaru UU No.27 Tahun 2022 terkait Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Menurut Samuel Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika;&nbsp; terdapat 65 kasus dari total 98 kasus dugaan kebocoran data pribadi sejak tahun 2019 hingga 2023, yang terkait dengan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat atau swasta dan 33 kasus PSE publik, karena hal tersebut setiap pelaku bisnis terutama Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib untuk menjamin keamanan setiap data dan informasi yang dikelola. Menyadari pentingnya menjamin keamanan sistem dan pengelolaan data, <a href="https://www.quiros.co.id/">Quiros Networks</a> memperkenalkan solusi terbaru Quiros-Key Management System (Q-KMS). Quiros-KMS merupakan software-based key management system yang berperan mengelola kunci kriptografi (informasi atau data) sepanjang siklus pengelolaannya, serta melindungi kunci dari pelanggaran yang terjadi akibat pengelolaan kunci yang tidak tepat.<img style="width: 100%;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/79f9e7636ccb5aa3d9b7a9c14fb07668e4ebe58919402faa8f7aa632b045acc3/WhatsApp%20Image%202023-11-17%20at%2018.36.47.jpeg" alt="Image" />Quiros Key Management System&nbsp;(Q-KMS) menjamin keamanan data dengan menerapkan empat proses implementasi dalam pengelolaan data dan informasi bisnis, yakni:&nbsp;a) Discover and Classify Sensitive Data, b} Protect Sensitive Data, c) Control Keys Encryption, dan proses terkahir d) Proper Backup Management. Kehadiran Q-KMS sebagai wujud inovasi dan kesadaran Quiros Networks untuk memberi dukungan bagi setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam memberi jaminan solusi pengelolaan data dan informasi bisnis di Indonesia. Penulis &amp; Editorial: Efma Pasangka

Legal / Patent / Intellectual Property

Telecommunications / VoIP

Listed companies

Menjamin keamanan data merupakan aspek yang wajib bagi setiap pelaku bisnis, terutama Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mengingat banyaknya kasus kebocoran data di tahun 2023.

Mengapa Menjamin Keamanan Data; Hal Krusial bagi Perusahaan Maupun Pelaku Bisnis?

Dalam dunia perdagangan global yang dinamis,
hubungan antara perdagangan berkelanjutan dan hak kekayaan intelektual (HKI)
menjadi kekuatan pendorong inovasi. Bisnis di seluruh dunia berhadapan dengan
kerugian besar akibat pencurian kekayaan intelektual, masalah tersebut
diungkapkan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), yang menunjukkan
peningkatan terus menerus dalam aplikasi HKI global.

Dalam upacara pembukaan Trade Expo Indonesia,
Presiden Joko Widodo menyampaikan sebuah pesan yang mendalam, yang menekankan
pentingnya Indonesia untuk beralih dari yang sebelumnya sekadar pasar menjadi
produsen utama di tingkat dunia. Ditegaskan pula bahwa pelaku usaha Indonesia
harus bisa berperan sebagai pemain kunci dalam perdagangan global. Pesan
tersebut sejalan dengan tema pameran kami, "Lindungi Visi Global Anda:
Perdagangan Berkelanjutan Dimulai dengan Ide yang Dilindungi."

Dalam pasar global yang kompetitif, tidak cukup
hanya menegaskan posisi pelaku usaha sebagai produsen dan inovator, tetapi juga
sangat penting untuk memastikan kekayaan intelektual para pelaku usaha tersebut
terlindungi. Kartini Djohan Consulting hadir sebagai mitra strategis,
memberikan solusi khusus untuk memitigasi risiko pencurian kekayaan intelektual
dan mendukung keberlanjutan perdagangan global yang didorong oleh inovasi yang
aman dan dilindungi.

Untuk mengatasi kekhawatiran ini, Kartini Djohan
Consulting muncul sebagai harapan bagi para pemilik bisnis yang berkeinginan
untuk memperkuat inovasi mereka. "Di pasar global yang kompetitif saat
ini, ide yang tidak dilindungi adalah peluang yang terabaikan," kata
Josephine Natawiria, Pendiri Kartini Djohan Consulting. "Kami memahami
tantangan dan ketakutan yang dihadapi oleh para pemilik bisnis. Misi kami
adalah untuk menjembatani kekosongan, menawarkan solusi yang disesuaikan untuk
mengamankan ide-ide Anda dan mendukung perdagangan berkelanjutan."

Kenapa memilih Kartini Djohan Consulting?

Keahlian:&nbsp;Dengan pengalaman bertahun-tahun, Kartini Djohan Consulting menawarkan kepiawaian yang tidak ada duanya untuk memastikan inovasi Anda terlindungi.

Jaringan Global:&nbsp;Jaringan global kami memberikan keuntungan kepada para pemilik bisnis untuk melindungi aset mereka tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat internasional.

Solusi yang Disesuaikan:&nbsp;Kami menyadari bahwa setiap bisnis bersifat unik. Solusi kami disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu dan menjamin perlindungan yang komprehensif.

Inisiatif ini selaras dengan implementasi tahun 2020
dari Sistem Otomatisasi Kepabeanan, atau yang dikenal sebagai Sistem Intellectual Property Rights Border Measure
System. Terobosan ini mengintegrasikan Bea Cukai, Mahkamah Agung,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Pengadilan Niaga. Tujuannya
adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat pengawasan hak kekayaan
intelektual dengan meminimalkan proses birokratis di berbagai Kementerian atau Institusi.

Pemilik hak kekayaan intelektual sekarang dapat
mendaftarkan hak cipta dan merek mereka dengan lebih mudah, sesuai dengan
pedoman dalam Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2017. Sistem Otomatisasi
Kepabeanan memfasilitasi komunikasi langsung dari Bea Cukai ke pemilik merek
atau hak kekayaan intelektual, memungkinkan mereka untuk meminta penangguhan
sementara, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2019
berdasarkan pemberitahuan yang diterima.

Sementara Kartini Djohan Consulting menjadi perintis
solusi inovatif untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, memberikan
kekuatan untuk mengarahkan pasar global agar semakin berkembang dengan percaya
diri dengan Kartini Djohan Consulting berada di garis terdepan, mengamankan dan
memajukan inovasi.

<h1>Waspada Pencurian Kekayaan Intelektual</h1>Jakarta, 20 Oktober 2023 - Kartini Djohan Consulting tampil sebagai solusi bagi bisnis yang ingin melindungi inovasinya di tengah dinamika perdagangan global dan meningkatnya pelanggaran hak kekayaan intelektual.Dalam dunia perdagangan global yang dinamis,
hubungan antara perdagangan berkelanjutan dan hak kekayaan intelektual (HKI)
menjadi kekuatan pendorong inovasi. Bisnis di seluruh dunia berhadapan dengan
kerugian besar akibat pencurian kekayaan intelektual, masalah tersebut
diungkapkan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), yang menunjukkan
peningkatan terus menerus dalam aplikasi HKI global.<img style="max-width:100%;height:auto;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/6f63646ebc91724c4e195b12e1eaa816bdf0319a9b6870176a03c9d3a929556c/WhatsApp%20Image%202023-10-19%20at%2010.16.41%20PM%20%281%29.jpeg" alt="Image"/>Dalam upacara pembukaan Trade Expo Indonesia,
Presiden Joko Widodo menyampaikan sebuah pesan yang mendalam, yang menekankan
pentingnya Indonesia untuk beralih dari yang sebelumnya sekadar pasar menjadi
produsen utama di tingkat dunia. Ditegaskan pula bahwa pelaku usaha Indonesia
harus bisa berperan sebagai pemain kunci dalam perdagangan global. Pesan
tersebut sejalan dengan tema pameran kami, "Lindungi Visi Global Anda:
Perdagangan Berkelanjutan Dimulai dengan Ide yang Dilindungi."Dalam pasar global yang kompetitif, tidak cukup
hanya menegaskan posisi pelaku usaha sebagai produsen dan inovator, tetapi juga
sangat penting untuk memastikan kekayaan intelektual para pelaku usaha tersebut
terlindungi. Kartini Djohan Consulting hadir sebagai mitra strategis,
memberikan solusi khusus untuk memitigasi risiko pencurian kekayaan intelektual
dan mendukung keberlanjutan perdagangan global yang didorong oleh inovasi yang
aman dan dilindungi.Untuk mengatasi kekhawatiran ini, Kartini Djohan
Consulting muncul sebagai harapan bagi para pemilik bisnis yang berkeinginan
untuk memperkuat inovasi mereka. "Di pasar global yang kompetitif saat
ini, ide yang tidak dilindungi adalah peluang yang terabaikan," kata
Josephine Natawiria, Pendiri Kartini Djohan Consulting. "Kami memahami
tantangan dan ketakutan yang dihadapi oleh para pemilik bisnis. Misi kami
adalah untuk menjembatani kekosongan, menawarkan solusi yang disesuaikan untuk
mengamankan ide-ide Anda dan mendukung perdagangan berkelanjutan."Kenapa memilih Kartini Djohan Consulting?<img style="max-width:100%;height:auto;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/ed72c20d28a8a16ad231df570bf8dcc59593a020a3bb62d428b87d52facf301a/WhatsApp%20Image%202023-10-19%20at%2010.16.40%20PM.jpeg" alt="Image"/>Keahlian:&nbsp;Dengan pengalaman bertahun-tahun, Kartini Djohan Consulting menawarkan kepiawaian yang tidak ada duanya untuk memastikan inovasi Anda terlindungi.Jaringan Global:&nbsp;Jaringan global kami memberikan keuntungan kepada para pemilik bisnis untuk melindungi aset mereka tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat internasional.Solusi yang Disesuaikan:&nbsp;Kami menyadari bahwa setiap bisnis bersifat unik. Solusi kami disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu dan menjamin perlindungan yang komprehensif.<img style="max-width:100%;height:auto;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/1e25355f5bdf38cb856ae61ef721c5d033354a1f99eb596f152581e4faf5463f/WhatsApp%20Image%202023-10-19%20at%2010.16.40%20PM%20%281%29.jpeg" alt="Image"/>Inisiatif ini selaras dengan implementasi tahun 2020
dari Sistem Otomatisasi Kepabeanan, atau yang dikenal sebagai Sistem Intellectual Property Rights Border Measure
System. Terobosan ini mengintegrasikan Bea Cukai, Mahkamah Agung,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Pengadilan Niaga. Tujuannya
adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat pengawasan hak kekayaan
intelektual dengan meminimalkan proses birokratis di berbagai Kementerian atau Institusi.Pemilik hak kekayaan intelektual sekarang dapat
mendaftarkan hak cipta dan merek mereka dengan lebih mudah, sesuai dengan
pedoman dalam Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2017. Sistem Otomatisasi
Kepabeanan memfasilitasi komunikasi langsung dari Bea Cukai ke pemilik merek
atau hak kekayaan intelektual, memungkinkan mereka untuk meminta penangguhan
sementara, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2019
berdasarkan pemberitahuan yang diterima.Sementara Kartini Djohan Consulting menjadi perintis
solusi inovatif untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, memberikan
kekuatan untuk mengarahkan pasar global agar semakin berkembang dengan percaya
diri dengan Kartini Djohan Consulting berada di garis terdepan, mengamankan dan
memajukan inovasi.<img style="max-width:100%;height:auto;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/477b0b34bcba31d57b0f87243f59490491639a32b9ddd492cef731fee4cf0b01/IMG_6649.JPG" alt="Image"/><img style="max-width:100%;height:auto;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/75398c16496ca901d232196e5bd029e8c6d893d4cfdcf732bb5ee0a2d12aca1f/IMG_6655.JPG" alt="Image"/>Kartini Djohan Consulting adalah konsultan kekayaan intelektual yang telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun. Kemitraan kami dengan lebih dari 500 entitas di lebih dari 50 negara di seluruh dunia telah berjalan sejak awal tahun 2011. Ini memungkinkan kami untuk memberikan konsultasi dan manajemen yang komprehensif terkait dengan Kekayaan Intelektual di Indonesia dan di luar negeri.Stephanie Astrid Miranti
Kartini Djohan Consulting
hello@kartinidjohan.com
+62-811-8242-588

Marketing / Research

Management Consulting

International activity

Event

Jakarta, 20 Oktober 2023 - Kartini Djohan Consulting tampil sebagai solusi bagi bisnis yang ingin melindungi inovasinya di tengah dinamika perdagangan global dan meningkatnya pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Waspada Pencurian Kekayaan Intelektual

Apakah anda sudah siap menghadapi regulasi wajib halal yang akan berlaku pada Oktober 2024? Regulasi ini mengharuskan produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman untuk memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).&nbsp;

Jika anda belum memiliki sertifikat halal, segera lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkannya. Pasalnya, jika hingga waktu yang telah ditentukan anda belum memiliki sertifikat halal, anda akan dikenai sanksi berupa mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Tentu saja, anda tidak ingin hal ini terjadi pada bisnis anda, bukan?

Untuk membantu anda memahami dan menyiapkan diri menghadapi regulasi wajib halal ini, Associe mengundang anda untuk mengikuti webinar berjudul “Navigasi Regulasi Wajib Halal 2024: Langkah Menuju Sertifikasi”. Webinar ini akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 2023, pukul 19:00 WIB, melalui platform Zoom.

Webinar ini akan membahas topik-topik sebagai berikut:

Pengenalan Regulasi Halal 2024: Apa saja yang berubah dan mengapa regulasi ini penting bagi bisnis anda.

Proses Mendapatkan Sertifikat Halal: Langkah demi langkah yang perlu anda lakukan untuk mendapatkan sertifikat.

Kesalahan Umum dalam Pengajuan Sertifikat: Hal-hal yang perlu dihindari saat mengajukan sertifikat halal.

Webinar ini akan dipandu oleh narasumber dan moderator yang ahli di bidangnya, yaitu:

- Dr. A. Joko Purwoko, SH. M.Hum., Dosen Fakultas Hukum dari Soegijapranata Catholic University dan Ahli Perlindungan Konsumen (Halal) dan e-commerce

- Frengky Johanes, CEO Associe.co.id sebagai moderator.

Webinar ini gratis dan terbuka untuk umum. Namun, tempat terbatas, jadi segera daftarkan diri anda melalui<a href="https://associe.co.id/webinar-halal-associe/"> link berikut.</a>

Bagi anda yang ingin mendapatkan sertifikat halal dengan mudah dan cepat, anda bisa menggunakan jasa sertifikasi halal dari Associe. Associe adalah perusahaan yang bergerak di bidang<a href="https://associe.co.id/sertifikat-halal/"> jasa sertifikasi halal</a> yang telah berpengalaman dan profesional. Associe akan membantu anda dalam mengurus segala persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.

<h1>Webinar untuk Navigasi Regulasi Wajib Halal 2024</h1>Webinar tentang regulasi wajib halal 2024 dan langkah menuju sertifikasi untuk membantu pelaku usaha memahami dan menyiapkan diri menghadapi regulasi wajib halal yang akan berlaku pada Oktober 2024. Diselenggarakan oleh Associe, perusahaan yang menyediakan layanan Jasa Sertifikasi Halal bagi UMKMApakah anda sudah siap menghadapi regulasi wajib halal yang akan berlaku pada Oktober 2024? Regulasi ini mengharuskan produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman untuk memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).&nbsp;Jika anda belum memiliki sertifikat halal, segera lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkannya. Pasalnya, jika hingga waktu yang telah ditentukan anda belum memiliki sertifikat halal, anda akan dikenai sanksi berupa mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Tentu saja, anda tidak ingin hal ini terjadi pada bisnis anda, bukan?Untuk membantu anda memahami dan menyiapkan diri menghadapi regulasi wajib halal ini, Associe mengundang anda untuk mengikuti webinar berjudul “Navigasi Regulasi Wajib Halal 2024: Langkah Menuju Sertifikasi”. Webinar ini akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 2023, pukul 19:00 WIB, melalui platform Zoom.<img style="max-width:100%;height:auto;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/5ddffd920fbb5ecc7c79df3b04e3762c1bd3ed717532bacdf0c58a21a753b49f/18-Sep-Post.png" alt="Webinar Sertifikasi Halal oleh Associe"/>Webinar ini akan membahas topik-topik sebagai berikut:Pengenalan Regulasi Halal 2024: Apa saja yang berubah dan mengapa regulasi ini penting bagi bisnis anda.Proses Mendapatkan Sertifikat Halal: Langkah demi langkah yang perlu anda lakukan untuk mendapatkan sertifikat.Kesalahan Umum dalam Pengajuan Sertifikat: Hal-hal yang perlu dihindari saat mengajukan sertifikat halal.Webinar ini akan dipandu oleh narasumber dan moderator yang ahli di bidangnya, yaitu:- Dr. A. Joko Purwoko, SH. M.Hum., Dosen Fakultas Hukum dari Soegijapranata Catholic University dan Ahli Perlindungan Konsumen (Halal) dan e-commerce- Frengky Johanes, CEO Associe.co.id sebagai moderator.Webinar ini gratis dan terbuka untuk umum. Namun, tempat terbatas, jadi segera daftarkan diri anda melalui<a href="https://associe.co.id/webinar-halal-associe/"> link berikut.</a>Bagi anda yang ingin mendapatkan sertifikat halal dengan mudah dan cepat, anda bisa menggunakan jasa sertifikasi halal dari Associe. Associe adalah perusahaan yang bergerak di bidang<a href="https://associe.co.id/sertifikat-halal/"> jasa sertifikasi halal</a> yang telah berpengalaman dan profesional. Associe akan membantu anda dalam mengurus segala persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.Associe.co.id adalah perusahaan yang membantu dan menjadi solusi bagi para entrepreneur, khususnya perusahaan start up untuk melengkapi segala kebutuhan legalitas, tempat usaha, perpajakan, manajemen SDM hingga Pemasaran Digital untuk menjadi sebuah ekosistem bisnis, agar perusahaan dapat berkembang dengan lebih pesat lagi.www. associe.co.id
instagram.com/associe.co.id
Ruko Prominence Blok 38F No 09 Jl. Jalur Sutera Bar Kota Tangerang, Banten 15143
081399260826

Restaurant / Fast food / Streetfood

Government offices / organizations

Webinar tentang regulasi wajib halal 2024 dan langkah menuju sertifikasi untuk membantu pelaku usaha memahami dan menyiapkan diri menghadapi regulasi wajib halal yang akan berlaku pada Oktober 2024. Diselenggarakan oleh Associe, perusahaan yang menyediakan layanan Jasa Sertifikasi Halal bagi UMKM

Webinar untuk Navigasi Regulasi Wajib Halal 2024

PT Mitra Kerjasama Bisnis (<a href="http://associe.co.id">Associe.co.id</a>) adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa legalitas usaha, seperti pendirian PT, PT Perorangan, CV, Yayasan, dan Penanaman Modal Asing. Associe berkomitmen untuk membantu pengusaha dan perusahaan dalam mengurus segala aspek legalitas usaha mereka, termasuk kewajiban mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu badan penyelenggara jaminan sosial nasional yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan menawarkan empat program jaminan sosial, yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.

Bagaimana Associe membantu pengusaha mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan?

Namun, mengurus pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi hal yang merepotkan dan memakan waktu ditambah jika perusahaan memiliki banyak karyawan. Associe kini memiliki hubungan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan perusahaan dalam mengikuti peraturan tentang kewajiban mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dari kerjasama ini, setiap pengusaha dan perusahaan yang membuat legalitas usaha bersama Associe akan mendapatkan keuntungan pendaftaran langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Associe akan membantu pengusaha dan perusahaan dalam mengurus segala dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga klien Associe hanya perlu menyiapkan dokumen persyaratan.&nbsp;

Dengan menggunakan jasa Associe, pengusaha dan perusahaan tidak perlu repot-repot mengurus sendiri pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Frengky Johanes selaku CEO Associe, mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk dukungan Associe terhadap program pemerintah dalam upaya kesejahteraan tenaga kerja. “Kami percaya bahwa dengan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, kita dapat meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan motivasi mereka dalam bekerja. Kami juga ingin membantu klien yang mendirikan legalitas usaha bersama Associe agar dapat dengan mudah mendaftarkan karyawan mereka untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Associe berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat,” ujarnya.

Mengapa penting bagi pengusaha dan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan?

Alasan utamanya adalah karena hal ini merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, di mana seluruh pekerja yang bekerja di Indonesia, baik di sektor formal maupun informal, wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pengusaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 hari sejak hubungan kerja dimulai.&nbsp;

Pengusaha atau pemberi kerja juga wajib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pengusaha atau pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga keterlambatan pembayaran iuran. Sehingga dengan mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha dan perusahaan akan mendapatkan manfaat berupa perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya.&nbsp;

Jadi, tunggu apa lagi? Jika Anda adalah seorang pengusaha atau perusahaan yang ingin mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan, segera <a href="http://associe.co.id">hubungi Associe</a> sekarang juga! Dengan Associe, Anda tidak hanya dapat membuat <a href="https://associe.co.id/pendirian-pt/">legalitas usaha</a> dengan mudah, tetapi juga dapat memberikan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Associe adalah mitra kerjasama bisnis yang telah membantu lebih dari 700 perusahaan di berbagai sektor usaha yang dapat Anda andalkan!

<h1>Associe dan BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Jalin Kerjasama untuk Memudahkan Pengusaha Mendaftarkan Pekerja</h1>PT Mitra Kerjasama Bisnis (<a href="http://associe.co.id">Associe.co.id</a>) adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa legalitas usaha, seperti pendirian PT, PT Perorangan, CV, Yayasan, dan Penanaman Modal Asing. Associe berkomitmen untuk membantu pengusaha dan perusahaan dalam mengurus segala aspek legalitas usaha mereka, termasuk kewajiban mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu badan penyelenggara jaminan sosial nasional yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan menawarkan empat program jaminan sosial, yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.<h2>Bagaimana Associe membantu pengusaha mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan?</h2>Namun, mengurus pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi hal yang merepotkan dan memakan waktu ditambah jika perusahaan memiliki banyak karyawan. Associe kini memiliki hubungan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan perusahaan dalam mengikuti peraturan tentang kewajiban mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dari kerjasama ini, setiap pengusaha dan perusahaan yang membuat legalitas usaha bersama Associe akan mendapatkan keuntungan pendaftaran langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Associe akan membantu pengusaha dan perusahaan dalam mengurus segala dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga klien Associe hanya perlu menyiapkan dokumen persyaratan.&nbsp;Dengan menggunakan jasa Associe, pengusaha dan perusahaan tidak perlu repot-repot mengurus sendiri pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Frengky Johanes selaku CEO Associe, mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk dukungan Associe terhadap program pemerintah dalam upaya kesejahteraan tenaga kerja. “Kami percaya bahwa dengan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, kita dapat meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan motivasi mereka dalam bekerja. Kami juga ingin membantu klien yang mendirikan legalitas usaha bersama Associe agar dapat dengan mudah mendaftarkan karyawan mereka untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Associe berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat,” ujarnya.<h2>Mengapa penting bagi pengusaha dan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan?</h2>Alasan utamanya adalah karena hal ini merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, di mana seluruh pekerja yang bekerja di Indonesia, baik di sektor formal maupun informal, wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pengusaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 hari sejak hubungan kerja dimulai.&nbsp;Pengusaha atau pemberi kerja juga wajib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pengusaha atau pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga keterlambatan pembayaran iuran. Sehingga dengan mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha dan perusahaan akan mendapatkan manfaat berupa perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya.&nbsp;<h2>Bagaimana cara menghubungi Associe?</h2>Jadi, tunggu apa lagi? Jika Anda adalah seorang pengusaha atau perusahaan yang ingin mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan, segera <a href="http://associe.co.id">hubungi Associe</a> sekarang juga! Dengan Associe, Anda tidak hanya dapat membuat <a href="https://associe.co.id/pendirian-pt/">legalitas usaha</a> dengan mudah, tetapi juga dapat memberikan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Associe adalah mitra kerjasama bisnis yang telah membantu lebih dari 700 perusahaan di berbagai sektor usaha yang dapat Anda andalkan!Associe.co.id adalah perusahaan yang membantu dan menjadi solusi bagi para entrepreneur, khususnya perusahaan start up untuk melengkapi segala kebutuhan legalitas, tempat usaha, perpajakan, manajemen SDM hingga Pemasaran Digital untuk menjadi sebuah ekosistem bisnis, agar perusahaan dapat berkembang dengan lebih pesat lagi.Associe.co.id
Ruko Prominence Blok 38F No 09 Jl. Jalur Sutera Bar Kota Tangerang, Banten 15143
081399260826

HR / Recruitment

Advertising / Promotion / PR

Associe dan BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Jalin Kerjasama untuk Memudahkan Pengusaha Mendaftarkan Pekerja

PT VADS Indonesia, perusahaan Business Process Outsourcing terkemuka di Indonesia, telah resmi mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah standar yang memiliki persyaratan dan memberikan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016, perusahaan harus dilakukan audit.

PT VADS Indonesia memulai prosesnya pada tanggal 5 Oktober 2022. Untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016, PT VADS Indonesia harus menerapkan tiga variabel mulai dari proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. PT VADS Indonesia berhasil memperoleh sertifikat pada Mei 2023 setelah beberapa kali audit dari TUV Nord Indonesia.

Saravanan Belusami, Chief Executive Officer PT VADS Indonesia mengatakan, “Selama bertahun-tahun PT VADS Indonesia berkomitmen aktif memerangi suap dan korupsi. Tentunya kami sangat bangga bisa mendapatkan sertifikasi ISO 37001 di tingkat global. Ini merupakan aset utama untuk mempertahankan kepercayaan dari banyak klien dan mitra kami, mendapatkan akses ke pasar baru, dan membantu kami mencapai target.

“Sertifikasi ISO 37001:2016 menegaskan kualitas sistem pencegahan suap dan korupsi, serta sejalan dengan prinsip “zero tolerance” yang tertuang dalam Kode Etik PT VADS Indonesia”, tambahnya.

Dengan tersertifikasinya Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001:2016 di PT VADS Indonesia, maka sertifikasi ini dapat dijadikan jaminan bagi stakeholder bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik kontrol anti penyuapan yang diakui secara internasional dan nasional serta secara konsisten menerapkan prinsip SMAP dan 4 NO's yaitu No Kickback, No Luxury Hospitality, No Gift, dan No Bribery.

<h1>VADS Indonesia Resmi Tersertifikasi ISO 37001:2016</h1>PT VADS Indonesia, perusahaan Business Process Outsourcing terkemuka di Indonesia, telah resmi mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah standar yang memiliki persyaratan dan memberikan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016, perusahaan harus dilakukan audit.PT VADS Indonesia memulai prosesnya pada tanggal 5 Oktober 2022. Untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016, PT VADS Indonesia harus menerapkan tiga variabel mulai dari proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. PT VADS Indonesia berhasil memperoleh sertifikat pada Mei 2023 setelah beberapa kali audit dari TUV Nord Indonesia.Saravanan Belusami, Chief Executive Officer PT VADS Indonesia mengatakan, “Selama bertahun-tahun PT VADS Indonesia berkomitmen aktif memerangi suap dan korupsi. Tentunya kami sangat bangga bisa mendapatkan sertifikasi ISO 37001 di tingkat global. Ini merupakan aset utama untuk mempertahankan kepercayaan dari banyak klien dan mitra kami, mendapatkan akses ke pasar baru, dan membantu kami mencapai target.“Sertifikasi ISO 37001:2016 menegaskan kualitas sistem pencegahan suap dan korupsi, serta sejalan dengan prinsip “zero tolerance” yang tertuang dalam Kode Etik PT VADS Indonesia”, tambahnya.Dengan tersertifikasinya Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001:2016 di PT VADS Indonesia, maka sertifikasi ini dapat dijadikan jaminan bagi stakeholder bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik kontrol anti penyuapan yang diakui secara internasional dan nasional serta secara konsisten menerapkan prinsip SMAP dan 4 NO's yaitu No Kickback, No Luxury Hospitality, No Gift, dan No Bribery.PT. VADS Indonesia yang didirikan pada tahun 2008 merupakan bagian dari TM Company, Malaysia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Business Process Outsourcing (BPO) dan Information and Communication Technology (ICT), PT. VADS menyediakan solusi – solusi terbaik untuk meningkatkan customer experience pelanggan anda. Dengan mengintegrasikan proses, teknologi dan sumber daya. Solusi yang disediakan PT. VADS meliputi : Contact Center Service Solution, Customer Service Learning Center, Omni-channel Strategy, Social Media Analytics, IT Managed Service, Smart Service, Cyber Security, dan Blockchain Secure Authentication. Hingga saat ini PT. VADS telah bermitra dengan lebih dari 50 perusahaan yang terdiri dari Multi Industry Services seperti: Telco, Financial Service, Government, E-Commerce, Pharmaceutical, FMCG, dll. PT. VADS memiliki kantor pusat di Jakarta dan 3 kantor operasional yang terletak di Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Arum Tias Astiningsih
Public Relations Specialist PT VADS Indonesia
arum.tiasastiningsih@vads.co.id
082177406930

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

Cloud service

VADS Indonesia Resmi Tersertifikasi ISO 37001:2016

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan pemblokiran akses sementara pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk korporasi yang belum melaporkan data pemilik manfaat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara.

Menurut Founder Sah! Indonesia, Suyahman, banyak perusahaan yang belum melaporkan Beneficial Ownership (BO) karena sistem blokir baru dilakukan pada Maret 2023. Korporasi diminta untuk melakukan pengisian data pemilik manfaat melalui laman <a href="https://bo.ahu.go.id/">https://bo.ahu.go.id</a> untuk membuka pemblokiran akses tersebut.

Data Ditjen AHU per tanggal 12 Maret 2023 menunjukkan bahwa hanya 32,38 persen dari total 2.583.447 korporasi yang sudah melaporkan BO. Sedangkan pada tanggal 11 Maret 2023, telah dilakukan pemblokiran terhadap 1.142.005 korporasi yang terdiri dari 734.669 PT (Perseroan Terbatas), 225.064 yayasan, dan 182.272 perkumpulan. Dari jumlah itu, pemblokiran akses telah dibuka untuk 3.140 korporasi yang sudah melakukan pelaporan BO melalui laman resmi bo.ahu.go.id.

Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme mewajibkan korporasi untuk menyampaikan laporan pemilik manfaat. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen AHU Kemenkumham sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan data beneficial ownership/pemilik manfaat dalam rangka untuk menjadi anggota dari Financial Action Task Force (FATF).

Masyarakat juga dapat memantau progres deklarasi dan transparansi data Beneficial Ownership (BO) serta melihat daftar nama korporasi/perusahaan yang sudah melaporkan BO melalui laman resmi Ditjen AHU Kemenkumham. Dengan adanya transparansi data pemilik manfaat korporasi, diharapkan dapat membantu upaya pencegahan korupsi perizinan, pengadaan barang/jasa, serta membantu proses penanganan perkara.

<h1>Banyak Perusahaan yang Dibokir AHU Karena Belum Melaporkan Data Pemilik Manfaat, Ini Solusinya</h1>Ditjen AHU Kemenkumham telah melakukan pemblokiran akses sementara pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk korporasi yang belum melaporkan data pemilik manfaat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara. Hingga Desember 2022, baru 38,47% korporasi di Indonesia yang telah melaporkan data pemilik manfaat.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan pemblokiran akses sementara pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk korporasi yang belum melaporkan data pemilik manfaat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara.Menurut Founder Sah! Indonesia, Suyahman, banyak perusahaan yang belum melaporkan Beneficial Ownership (BO) karena sistem blokir baru dilakukan pada Maret 2023. Korporasi diminta untuk melakukan pengisian data pemilik manfaat melalui laman <a href="https://bo.ahu.go.id/">https://bo.ahu.go.id</a> untuk membuka pemblokiran akses tersebut.Data Ditjen AHU per tanggal 12 Maret 2023 menunjukkan bahwa hanya 32,38 persen dari total 2.583.447 korporasi yang sudah melaporkan BO. Sedangkan pada tanggal 11 Maret 2023, telah dilakukan pemblokiran terhadap 1.142.005 korporasi yang terdiri dari 734.669 PT (Perseroan Terbatas), 225.064 yayasan, dan 182.272 perkumpulan. Dari jumlah itu, pemblokiran akses telah dibuka untuk 3.140 korporasi yang sudah melakukan pelaporan BO melalui laman resmi bo.ahu.go.id.Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme mewajibkan korporasi untuk menyampaikan laporan pemilik manfaat. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen AHU Kemenkumham sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan data beneficial ownership/pemilik manfaat dalam rangka untuk menjadi anggota dari Financial Action Task Force (FATF).Masyarakat juga dapat memantau progres deklarasi dan transparansi data Beneficial Ownership (BO) serta melihat daftar nama korporasi/perusahaan yang sudah melaporkan BO melalui laman resmi Ditjen AHU Kemenkumham. Dengan adanya transparansi data pemilik manfaat korporasi, diharapkan dapat membantu upaya pencegahan korupsi perizinan, pengadaan barang/jasa, serta membantu proses penanganan perkara.Sah! Indonesia adalah platform legalitas bisnis secara digital yang berkomitmen memperkuat dan melindungi ekosistem bisnis di IndonesiaSuyahman
08562160034
cs@sah.co.id

SMEs

Ditjen AHU Kemenkumham telah melakukan pemblokiran akses sementara pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk korporasi yang belum melaporkan data pemilik manfaat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara. Hingga Desember 2022, baru 38,47% korporasi di Indonesia yang telah melaporkan data pemilik manfaat.

Banyak Perusahaan yang Dibokir AHU Karena Belum Melaporkan Data Pemilik Manfaat, Ini Solusinya

Isu pelindungan data pribadi baru-baru ini mendapatkan perhatian penuh, khususnya dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). HeyLaw sebagai startup hukum juga memberikan atensi terhadap perkembangan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Pada tanggal 19 Januari 2023 HeyLaw mengadakan seminar Indonesia Cyberlaw Update #4 secara hybrid.

Dalam webinar tersebut, hadir pembicara Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang berdiskusi banyak dengan para audience, yang terdiri dari perwakilan korporasi maupun lawfirm. Webinar tersebut kurang lebih membahas mengenai kesiapan institusi dan korporasi dalam menegakkan pelindungan data pribadi pasca disahkannya UU PDP. Selengkapnya Anda bisa mengakses <a href="https://heylaw.id/peraturan/pasca-disahkannya-uu-pdp-bagaimana-kesiapan-kepatuhan-institusi-dan-korporasi?search=pasca%20disahkannya">disini</a>.

Tentang HeyLaw HeyLaw merupakan startup yang didirikan untuk membantu dan mengedukasi soal hukum. Pengembangan platform HeyLaw di masa mendatang akan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan berhukum bagi praktisi dan masyarakat yang memerlukan layanan hukum secara mudah, cepat dan tepat sasaran.&nbsp;

Contact&nbsp; PT. Prawira Bahagia SelaluYour trusted legal education platform Office 1: Sarinah Building 9nd Floor, M.H Thamrin Street No. 11, Jakarta Office 2: Villa Mutiara Gading 3 Block R01-01, Kebalen, Bekasi Website:<a href="http://www.heylaw.id/">&nbsp;http://www.heylaw.id</a>&nbsp;&amp;<a href="https://heylawedu.id/">&nbsp;https://heylawedu.id/</a>. Email: info@heylaw.id. WA Business: +62 813-8002-2929

<h1>HeyLaw Selenggarakan Webinar PDP: Bagaimana Kesiapan & Kepatuhan Institusi Serta Korporasi Pasca Disahkannya UU PDP?</h1>Isu pelindungan data pribadi baru-baru ini mendapatkan perhatian penuh, khususnya dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). HeyLaw sebagai startup hukum juga memberikan atensi terhadap perkembangan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Pada tanggal 19 Januari 2023 HeyLaw mengadakan seminar Indonesia Cyberlaw Update #4 secara hybrid.Dalam webinar tersebut, hadir pembicara Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang berdiskusi banyak dengan para audience, yang terdiri dari perwakilan korporasi maupun lawfirm. Webinar tersebut kurang lebih membahas mengenai kesiapan institusi dan korporasi dalam menegakkan pelindungan data pribadi pasca disahkannya UU PDP. Selengkapnya Anda bisa mengakses <a href="https://heylaw.id/peraturan/pasca-disahkannya-uu-pdp-bagaimana-kesiapan-kepatuhan-institusi-dan-korporasi?search=pasca%20disahkannya">disini</a>.Tentang HeyLaw HeyLaw merupakan startup yang didirikan untuk membantu dan mengedukasi soal hukum. Pengembangan platform HeyLaw di masa mendatang akan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan berhukum bagi praktisi dan masyarakat yang memerlukan layanan hukum secara mudah, cepat dan tepat sasaran.&nbsp;Contact&nbsp; PT. Prawira Bahagia SelaluYour trusted legal education platform Office 1: Sarinah Building 9nd Floor, M.H Thamrin Street No. 11, Jakarta Office 2: Villa Mutiara Gading 3 Block R01-01, Kebalen, Bekasi Website:<a href="http://www.heylaw.id/">&nbsp;http://www.heylaw.id</a>&nbsp;&amp;<a href="https://heylawedu.id/">&nbsp;https://heylawedu.id/</a>. Email: info@heylaw.id. WA Business: +62 813-8002-2929<img style="max-width:100%;height:auto;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/Screenshot_2.png" alt="HeyLaw Indonesia&nbsp;"/>

Securities / FX / Investment Trusts

HeyLaw Selenggarakan Webinar PDP: Bagaimana Kesiapan & Kepatuhan Institusi Serta Korporasi Pasca Disahkannya UU PDP?

Tahun 2023 diprediksikan Indonesia akan mengalami resesi, padahal iklim bisnis di Indonesia sebelumnya mengalami perkembangan yang positif. Prediksi adanya resesi di tahun ini perlu diwaspadai, terutama bagi para pebisnis yang memiliki perusahaan besar. Salah satu hal yang sangat penting bagi para pebisnis yaitu kewaspadaan terhadap terjadinya gagal bayar atau alasan lain yang akan bermuara pada diajukannya kepailitan.&nbsp;

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh tim&nbsp;HeyLaw Research Center, perkara kepailitan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Barulah pada tahun 2022 perkara kepailitan mengalami penurunan. Namun baru-baru ini, per bulan Januari 2023 sudah ada 28 perkara PKPU dan/atau Kepailitan yang tercatat di seluruh pengadilan niaga di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian tersebut HeyLaw Research Center mendapatkan temuan-termuan menarik tentang Kepailitan, seperti jumlah utang yang sering dipailitkan, sektor yang paling banyak mengalami kepailitan, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat mengakses hasil riset tersebut di&nbsp;<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKnfctfcicYcgb_TAteIV5TGYgRGIcFMFOz9WUzlKhE55-Ew/viewform">sini.</a>

Tentang HeyLaw HeyLaw merupakan startup yang didirikan untuk membantu dan mengedukasi soal hukum. Pengembangan platform HeyLaw di masa mendatang akan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan berhukum bagi praktisi dan masyarakat yang memerlukan layanan hukum secara mudah, cepat dan tepat sasaran.&nbsp;

PT. Prawira Bahagia Selalu Your trusted legal education platform Office 1: Sarinah Building 9nd Floor, M.H Thamrin Street No. 11, Jakarta Office 2: Villa Mutiara Gading 3 Block R01-01, Kebalen, Bekasi Website:<a href="http://www.heylaw.id"> http://www.heylaw.id</a> &amp;<a href="https://heylawedu.id/"> https://heylawedu.id/</a>. Email: info@heylaw.id. WA Business: +62 813-8002-2929

<h1>Indonesia Bankruptcy Law Update: Trend dan Analisis Putusan PKPU dan Kepailitan di Indonesia </h1>Tahun 2023 diprediksikan Indonesia akan mengalami resesi, padahal iklim bisnis di Indonesia sebelumnya mengalami perkembangan yang positif. Prediksi adanya resesi di tahun ini perlu diwaspadai, terutama bagi para pebisnis yang memiliki perusahaan besar. Salah satu hal yang sangat penting bagi para pebisnis yaitu kewaspadaan terhadap terjadinya gagal bayar atau alasan lain yang akan bermuara pada diajukannya kepailitan.&nbsp;Menurut hasil riset yang dilakukan oleh tim&nbsp;HeyLaw Research Center, perkara kepailitan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Barulah pada tahun 2022 perkara kepailitan mengalami penurunan. Namun baru-baru ini, per bulan Januari 2023 sudah ada 28 perkara PKPU dan/atau Kepailitan yang tercatat di seluruh pengadilan niaga di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian tersebut HeyLaw Research Center mendapatkan temuan-termuan menarik tentang Kepailitan, seperti jumlah utang yang sering dipailitkan, sektor yang paling banyak mengalami kepailitan, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat mengakses hasil riset tersebut di&nbsp;<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKnfctfcicYcgb_TAteIV5TGYgRGIcFMFOz9WUzlKhE55-Ew/viewform">sini.</a>Tentang HeyLaw HeyLaw merupakan startup yang didirikan untuk membantu dan mengedukasi soal hukum. Pengembangan platform HeyLaw di masa mendatang akan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan berhukum bagi praktisi dan masyarakat yang memerlukan layanan hukum secara mudah, cepat dan tepat sasaran.&nbsp;Contact&nbsp; PT. Prawira Bahagia Selalu Your trusted legal education platform Office 1: Sarinah Building 9nd Floor, M.H Thamrin Street No. 11, Jakarta Office 2: Villa Mutiara Gading 3 Block R01-01, Kebalen, Bekasi Website:<a href="http://www.heylaw.id"> http://www.heylaw.id</a> &amp;<a href="https://heylawedu.id/"> https://heylawedu.id/</a>. Email: info@heylaw.id. WA Business: +62 813-8002-2929<img style="max-width:100%;height:auto;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/Screenshot_1.png" alt="Laporan Riset Hukum mengenai Trend Putusan PKPU dan Kepailitan oleh HeyLaw&nbsp;"/>

Local companies

Startups

Indonesia Bankruptcy Law Update: Trend dan Analisis Putusan PKPU dan Kepailitan di Indonesia 

<a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a> adalah sebuah startup yang bergerak di bidang legalitas bisnis digital, yang telah membantu lebih dari 2000 pengusaha dalam memperkuat dan melindungi bisnis mereka.

Sah.co.id, yang berbasis di Klaten, Jawa Tengah, menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam pendirian badan usaha, penanaman modal asing, pendaftaran merek, pengurusan izin, perpajakan, dan lainnya.

Menurut Founder <a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a>, Suyahman, UMKM yang memiliki legalitas akan lebih mudah mengakses permodalan, program-program pemerintah, dan bahkan pasar internasional. Namun masih banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki legalitas usaha. Karena itulah Sah.co.id hadir untuk membantu UMKM mengakses perizinan dengan mudah dan terjangkau.

<a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a> mempermudah proses legalitas bisnis melalui layanan yang dilakukan secara online. Layanan ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, sehingga pengurusan legalitas bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk mempermudah dan meningkatkan keamanan para membernya, Sah.co.id akan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta blockchain, yang akan digunakan untuk transaksi kontrak dan pengurusan dokumen.

Suyahman menjelaskan bahwa <a href="http://Sah.co.id">sah.co.id</a> juga memberikan edukasi mengenai hukum dan legalitas kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, seperti melalui konten-konten digital. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan, perlindungan hukum, kepemilikan yang jelas, maupun akses permodalan bagi UMKM.

Pentingnya memperkuat dan melindungi bisnis dengan legalitas tidak dapat dipungkiri. Legalitas bisnis sangat berperan dalam meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor, dan memudahkan akses permodalan. Selain itu, legalitas juga membantu dalam melindungi perusahaan dari tindakan ilegal dan permasalahan hukum.

Perusahaan yang memiliki legalitas juga diakui oleh pemerintah dan lembaga lainnya, sehingga mempermudah dalam pengurusan izin dan perizinan. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang ingin memasuki pasar internasional,&nbsp;karena legalitas bisnis akan diakui di negara lain sehingga lebih mudah untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan asing.

Selain itu, legalitas bisnis juga sangat penting dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pemerintah biasanya menyediakan berbagai program dan dana untuk UMKM yang sudah memiliki legalitas bisnis. Hal ini akan sangat membantu dalam mengembangkan bisnis UMKM.

<h1>Komitmen Sah.co.id dalam Memperkuat dan Melindungi Ekosistem Bisnis di Indonesia</h1><a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a> adalah sebuah startup yang bergerak di bidang legalitas bisnis digital, yang telah membantu lebih dari 2000 pengusaha dalam memperkuat dan melindungi bisnis mereka. <img style="max-width:100%;height:auto;" src="https://vritimes-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/production/smartmockups_lcpyowih.jpg" alt="Komitmen Sah.co.id dalam Memperkuat dan Melindungi Ekosistem Bisnis di Indonesia (Sumber: Sah.co.id)"/>Sah.co.id, yang berbasis di Klaten, Jawa Tengah, menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam pendirian badan usaha, penanaman modal asing, pendaftaran merek, pengurusan izin, perpajakan, dan lainnya.Menurut Founder <a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a>, Suyahman, UMKM yang memiliki legalitas akan lebih mudah mengakses permodalan, program-program pemerintah, dan bahkan pasar internasional. Namun masih banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki legalitas usaha. Karena itulah Sah.co.id hadir untuk membantu UMKM mengakses perizinan dengan mudah dan terjangkau.<a href="http://Sah.co.id">Sah.co.id</a> mempermudah proses legalitas bisnis melalui layanan yang dilakukan secara online. Layanan ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, sehingga pengurusan legalitas bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk mempermudah dan meningkatkan keamanan para membernya, Sah.co.id akan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta blockchain, yang akan digunakan untuk transaksi kontrak dan pengurusan dokumen.Suyahman menjelaskan bahwa <a href="http://Sah.co.id">sah.co.id</a> juga memberikan edukasi mengenai hukum dan legalitas kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, seperti melalui konten-konten digital. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan, perlindungan hukum, kepemilikan yang jelas, maupun akses permodalan bagi UMKM.Pentingnya memperkuat dan melindungi bisnis dengan legalitas tidak dapat dipungkiri. Legalitas bisnis sangat berperan dalam meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor, dan memudahkan akses permodalan. Selain itu, legalitas juga membantu dalam melindungi perusahaan dari tindakan ilegal dan permasalahan hukum.Perusahaan yang memiliki legalitas juga diakui oleh pemerintah dan lembaga lainnya, sehingga mempermudah dalam pengurusan izin dan perizinan. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang ingin memasuki pasar internasional,&nbsp;karena legalitas bisnis akan diakui di negara lain sehingga lebih mudah untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan asing.Selain itu, legalitas bisnis juga sangat penting dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pemerintah biasanya menyediakan berbagai program dan dana untuk UMKM yang sudah memiliki legalitas bisnis. Hal ini akan sangat membantu dalam mengembangkan bisnis UMKM.

Internet service

Application

Accounting

E-commerce

Komitmen Sah.co.id dalam Memperkuat dan Melindungi Ekosistem Bisnis di Indonesia

Saat ini, masyarakat Indonesia semakin banyak yang mencari bantuan hukum melalui internet. Hal ini tidak mengherankan mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia yang cukup besar, serta tingginya tingkat kebutuhan akan jasa hukum. Selain itu, jumlah startup legaltech (perusahaan teknologi yang menyediakan layanan hukum secara digital) yang semakin banyak juga memudahkan masyarakat untuk mengakses jasa hukum.

Berikut ini adalah daftar startup legaltech terbaik di Indonesia di awal tahun 2023 berdasarkan data dari Crunchbase, portal yang berisi lebih dari 500 ribu data perusahaan besar dan perusahaan startup, yang akan membantu Anda dalam mencari bantuan hukum dengan mudah:

Hukum Online adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1999 oleh para pemerhati hukum terkemuka di Indonesia. Tujuan utama Hukum Online adalah memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang dunia hukum di Indonesia. Hukum Online berbadan hukum PT Justika Siar Publika dan berkantor di Jakarta Selatan.

Legalku adalah sebuah platform yang menyediakan jasa legal secara online, yang membantu para pengusaha untuk memulai usaha baik di lingkup mikro, kecil hingga menengah di wilayah Indonesia. Legalku didirikan pada tahun 2017 dengan badan hukum PT Legalku Servicia Corpora dan berkantor di Kuningan Timur, Jakarta Raya.

Perqara adalah sebuah perusahaan yang menyediakan solusi digital dengan menghubungkan profesional hukum kepada mereka yang membutuhkan bantuan hukum melalui pasar layanan hukum. Perqara didirikan pada tahun 2020 dengan badan hukum PT Lima Ventura Indonesia dan berkantor di Kebayoran Baru, Jakarta Raya.

Sah! adalah platform legalitas bisnis berbasis digital yang telah membantu lebih dari 2000 pengusaha dalam memperkuat dan melindungi bisnis mereka. Sah! didirikan pada tahun 2022 dengan badan hukum PT Perupa Siber Informatika dan berkantor di Klaten, Jawa Tengah.

Kontrak Hukum adalah platform pertama di Indonesia yang menyediakan akses ke solusi hukum terpercaya, terjangkau, dan sederhana bagi perusahaan kecil dan menengah di seluruh Indonesia sejak tahun 2016 melalui teknologi&nbsp;digital. Kontrak Hukum didirikan pada tahun 2017 dengan badan hukum PT Tekno Legal Digital dan berkantor di Jakarta, Jakarta Raya.

Dengan adanya startup legaltech ini, masyarakat Indonesia kini dapat dengan mudah mengakses bantuan hukum tanpa perlu keluar rumah atau mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Selain itu, keberadaan startup legaltech juga membantu para pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan jasa hukum yang terjangkau dan terpercaya.

<h1>Ini Daftar Startup Legaltech Terbaik di 2023, Akses Bantuan Hukum Jadi Makin Mudah</h1>Saat ini, masyarakat Indonesia semakin banyak yang mencari bantuan hukum melalui internet. Hal ini tidak mengherankan mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia yang cukup besar, serta tingginya tingkat kebutuhan akan jasa hukum. Selain itu, jumlah startup legaltech (perusahaan teknologi yang menyediakan layanan hukum secara digital) yang semakin banyak juga memudahkan masyarakat untuk mengakses jasa hukum.Berikut ini adalah daftar startup legaltech terbaik di Indonesia di awal tahun 2023 berdasarkan data dari Crunchbase, portal yang berisi lebih dari 500 ribu data perusahaan besar dan perusahaan startup, yang akan membantu Anda dalam mencari bantuan hukum dengan mudah:<h2>Hukum Online</h2>Hukum Online adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1999 oleh para pemerhati hukum terkemuka di Indonesia. Tujuan utama Hukum Online adalah memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang dunia hukum di Indonesia. Hukum Online berbadan hukum PT Justika Siar Publika dan berkantor di Jakarta Selatan.<h2>Legalku</h2>Legalku adalah sebuah platform yang menyediakan jasa legal secara online, yang membantu para pengusaha untuk memulai usaha baik di lingkup mikro, kecil hingga menengah di wilayah Indonesia. Legalku didirikan pada tahun 2017 dengan badan hukum PT Legalku Servicia Corpora dan berkantor di Kuningan Timur, Jakarta Raya.<h2>Perqara</h2>Perqara adalah sebuah perusahaan yang menyediakan solusi digital dengan menghubungkan profesional hukum kepada mereka yang membutuhkan bantuan hukum melalui pasar layanan hukum. Perqara didirikan pada tahun 2020 dengan badan hukum PT Lima Ventura Indonesia dan berkantor di Kebayoran Baru, Jakarta Raya.<h2>Sah!</h2>Sah! adalah platform legalitas bisnis berbasis digital yang telah membantu lebih dari 2000 pengusaha dalam memperkuat dan melindungi bisnis mereka. Sah! didirikan pada tahun 2022 dengan badan hukum PT Perupa Siber Informatika dan berkantor di Klaten, Jawa Tengah.<h2>Kontrak Hukum</h2>Kontrak Hukum adalah platform pertama di Indonesia yang menyediakan akses ke solusi hukum terpercaya, terjangkau, dan sederhana bagi perusahaan kecil dan menengah di seluruh Indonesia sejak tahun 2016 melalui teknologi&nbsp;digital. Kontrak Hukum didirikan pada tahun 2017 dengan badan hukum PT Tekno Legal Digital dan berkantor di Jakarta, Jakarta Raya.Dengan adanya startup legaltech ini, masyarakat Indonesia kini dapat dengan mudah mengakses bantuan hukum tanpa perlu keluar rumah atau mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Selain itu, keberadaan startup legaltech juga membantu para pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan jasa hukum yang terjangkau dan terpercaya.