Kebijakan Baja Nasional Berbasis Data dan Struktur Persaingan Global

Di tengah tekanan baja impor berharga rendah, pendekatan kebijakan yang berbasis data objektif dinilai lebih relevan dibanding sekadar asumsi bahwa harga murah identik dengan efisiensi tinggi.

Arah Kebijakan Baja Nasional 2026

Direktur Utama Krakatau Steel, Dr. Akbar Djohan, menegaskan pentingnya memastikan persaingan industri berlangsung secara adil.

“Tantangan industri baja nasional bukan sekadar mengejar harga terendah, melainkan memastikan level playing field yang sehat agar industri domestik dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).

Perlu diketahui, Penguatan industri baja nasional sejalan dengan agenda hilirisasi dan kemandirian ekonomi dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dengan kebijakan berbasis pembacaan biaya yang objektif dan terverifikasi, Indonesia dapat menjaga ketahanan industri strategis sekaligus memperkuat daya saing jangka panjang.

Dominasi Ekspor dan Ketimpangan Pasar Global

Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, Steel & Mining Insights menyoroti perlunya menggugat mitos daya saing baja Tiongkok.

Data World Steel Association menunjukkan ekspor baja Tiongkok melonjak dari 53,7 juta ton pada 2020 menjadi 117,1 juta ton pada 2024. Sementara itu, menurut General Administration of Customs of China, ekspor Januari–November 2025 telah mencapai 107,7 juta ton dan diperkirakan kembali menyentuh kisaran 117–118 juta ton hingga akhir tahun.

Di sisi lain, impor baja Tiongkok terus menurun. Struktur ini memperlihatkan ketimpangan pasar global yang semakin terpusat pada satu eksportir dominan.

Fakta Biaya Produksi Tidak Mendukung Mitos Efisiensi Terendah

Sejumlah publikasi internasional menunjukkan bahwa Tiongkok bukan produsen baja berbiaya terendah.

Laporan Selvaraju (2025) dari Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment di London School of Economics memperkirakan biaya produksi rute BF–BOF Tiongkok sekitar US$545 per ton, berada di kelompok menengah. Biaya Indonesia diperkirakan sekitar US$475 per ton, lebih rendah dari Tiongkok dan kompetitif di antara produsen global.

Temuan serupa juga ditunjukkan oleh TransitionZero dan European Commission Joint Research Centre yang menyimpulkan bahwa harga ekspor rendah tidak otomatis mencerminkan struktur biaya paling efisien.