Komisi B DPRD DKI Jakarta Tinjau Pengelolaan NRW PAM JAYA, Dorong Peningkatan Efisiensi Layanan Air Perpipaan

Jakarta, 21 Juli 2026 – Komisi B DPRD DKI Jakarta melakukan peninjauan lapangan ke dua fasilitas operasional PAM JAYA, yaitu Distribution Center (DC) Pondok Kopi, Jakarta Timur dan DC Cilincing, Jakarta Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung pengelolaan Non Revenue Water (NRW) atau air yang telah diproduksi namun belum seluruhnya tercatat sebagai air berekening.

Kegiatan dipimpin oleh Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh beserta anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin beserta jajaran.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi B melihat proses pengelolaan jaringan distribusi, pemantauan kebocoran, hingga berbagai upaya yang dilakukan PAM JAYA dalam menekan angka NRW sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengatakan bahwa kegiatan peninjauan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan NRW. Menurutnya, NRW tidak hanya berkaitan dengan kebocoran pipa, tetapi juga mencakup aspek konsumsi resmi yang belum berekening, kehilangan komersial, hingga kehilangan fisik pada jaringan distribusi.

“Melalui peninjauan ini, kami mendapat pemahaman yang lebih utuh mengenai Non Revenue Water (NRW). Penanganannya tentu membutuhkan investasi dan dilakukan secara bertahap, mulai dari perbaikan jaringan pipa, percepatan sambungan rumah agar air yang sudah tersedia dapat segera dimanfaatkan masyarakat, hingga penguatan fungsi reservoir sebagai cadangan pasokan air. Kami berharap upaya-upaya ini dapat terus didorong sehingga pelayanan air minum perpipaan bagi warga Jakarta semakin optimal," ujar Nova.

Secara sederhana, Non Revenue Water (NRW) merupakan selisih antara jumlah air yang diproduksi dengan air yang tercatat sebagai pemakaian pelanggan. Kondisi ini dapat terjadi karena dua faktor utama, yaitu kehilangan air secara fisik, seperti kebocoran pada jaringan pipa, sambungan, maupun reservoir, serta kehilangan secara nonfisik, seperti ketidakakuratan meter air, penggunaan air yang belum tercatat sebagai rekening, maupun kesalahan dalam pencatatan data.

Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, menjelaskan bahwa angka NRW tidak dapat dilihat hanya dari besarnya persentase semata, tetapi juga harus dipahami seiring dengan pertumbuhan sistem penyediaan air minum yang terus berkembang.

"Saat ini cakupan layanan PAM JAYA telah mencapai 82,33% dengan panjang jaringan pipa sekitar 13.078 kilometer. Artinya, semakin luas jaringan yang dibangun dan semakin besar volume air yang kami distribusikan, maka tantangan dalam mengelola NRW juga semakin besar. Karena itu, upaya penurunan NRW tidak hanya dilakukan melalui perbaikan kebocoran, tetapi juga melalui penguatan sistem, digitalisasi, serta pengelolaan jaringan secara lebih efektif," ujar Arief.

Arief juga menjelaskan bahwa tidak seluruh air yang masuk dalam perhitungan NRW berarti hilang atau terbuang. Pada saat PAM JAYA membangun jaringan baru, reservoir, maupun infrastruktur distribusi lainnya, sebagian volume air masih berada di dalam pipa atau fasilitas tersebut sebagai bagian dari proses pengisian sistem. Air tersebut belum tercatat sebagai air berekening pada periode yang sama karena belum seluruhnya mengalir hingga ke pelanggan.

"Jadi, tidak semua air yang belum tercatat sebagai pendapatan berarti hilang. Sebagian masih tersimpan di jaringan dan infrastruktur baru yang sedang diisi sebelum akhirnya dialirkan kepada pelanggan. Kondisi ini merupakan bagian dari proses pengembangan layanan yang memang perlu dipahami secara utuh," tambah Arief. 

Melalui peninjauan ini, PAM JAYA berharap masyarakat semakin memahami bahwa pengelolaan NRW merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan efisiensi layanan air perpipaan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari deteksi dan perbaikan kebocoran, penggantian meter air, digitalisasi sistem pemantauan jaringan, hingga penertiban sambungan ilegal, agar air yang diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.