Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (Indonesian Society of Obstetricians and Gynecologists)

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) atau Indonesian Society of Obstetricians and Gynecologists (ISOG) merupakan satu-satunya organisasi profesi yang menaungi para Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia. Didirikan pada 5 Juli 1954 di Jakarta dan disahkan melalui Akta Notaris No. 28 tanggal 15 Juni 2001, POGI terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan Indonesia melalui dedikasi keilmuan, pelayanan, dan advokasi kebijakan publik. Saat ini, POGI dipimpin oleh Ketua Umum, Prof. Dr. dr. Yudi M. Hidayat, Sp.OG., Subsp. Onk, DMAS, M.Kes., untuk masa bakti 2022–2025. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini mengusung visi menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan reproduksi untuk mencapai taraf kesehatan yang optimal di Indonesia. Dengan sekitar 5.000 lebih dokter di seluruh Indonesia, POGI telah menjadi pelopor dalam memperjuangkan pelayanan kesehatan perempuan yang bermutu, beretika, dan berbasis pada standar profesi. Organisasi ini aktif membina profesionalisme anggotanya berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengembangkan pendidikan dan penelitian, serta memperkuat kemitraan lintas sektor. Komitmen POGI terhadap pembangunan nasional tercermin dari kontribusinya dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Melalui penguatan sumber daya manusia dan kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi nasional dan internasional, POGI terus berperan dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif. POGI percaya bahwa dari perempuan yang sehat akan lahir generasi masa depan yang berkualitas. Dengan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, seluruh anggota POGI bertekad melanjutkan cita-cita perjuangan dalam mewujudkan kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.