Krakatau Steel Dorong P3DN Hadapi Distorsi Impor Baja

Pengamat industri baja dan pertambangan Widodo Setiadharmaji menilai persoalan impor tidak sehat harus dipahami sebagai isu kebijakan industri. “Ketika pasar terdistorsi oleh impor yang disubsidi dan praktik tidak sehat, kehadiran negara melalui kebijakan menjadi keharusan untuk memulihkan fairness,” tulis Widodo dalam analisanya pada laman SM Insights. 

P3DN sebagai Kebijakan Sah dan Sejalan Praktik Global 

Dalam konteks tersebut, kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui TKDN ditempatkan sebagai instrumen korektif yang sah, terukur, dan sejalan dengan ketentuan perdagangan internasional. P3DN bekerja melalui pengadaan publik, bukan pelarangan impor, sekaligus membuka ruang penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur industri nasional. 

Widodo menegaskan bahwa pendekatan ini sejalan dengan praktik global. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, hingga Jepang secara aktif memanfaatkan preferensi domestik dan pengadaan strategis untuk melindungi industri mereka. “P3DN Indonesia berada dalam arus utama kebijakan industri dunia, bukan penyimpangan,” tegasnya. 

Keberlanjutan Industri Baja Nasional 

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk / Krakatau Steel Group (IDX: KRAS) menilai bahwa P3DN merupakan instrumen kunci dalam menjaga keberlanjutan industri baja nasional, mengingat baja merupakan produk utama dalam berbagai proyek pemerintah dan proyek strategis nasional.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menyampaikan bahwa P3DN memberikan kepastian arah kebijakan bagi industri.

“P3DN adalah sinyal kuat kehadiran negara untuk memastikan persaingan yang adil. Kepastian ini penting agar industri baja nasional dapat terus berinvestasi, berproduksi, dan mendukung pembangunan nasional,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).

Implementasi P3DN sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan kemandirian ekonomi dan industrialisasi nasional. Melalui P3DN, belanja publik diarahkan untuk menutup ruang praktik impor tidak sehat sekaligus memperkuat fondasi industri strategis nasional.