BP Tapera Dampingi Kunjungan Kerja Menteri PKP Tinjau Keterhunian Rumah FLPP di Kabupaten Malang

Kabupaten Malang – BP Tapera mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) keterhunian rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Lawang Park Residence 2, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu (1/7/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Bupati Malang, M. Sanusi, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, serta pihak pengembang.

Monitoring keterhunian merupakan bagian dari komitmen BP Tapera untuk memastikan rumah subsidi yang dibiayai melalui Program KPR Sejahtera FLPP benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat. Selain memantau tingkat keterhunian, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas bangunan, kondisi lingkungan, serta keberlangsungan pemanfaatan rumah subsidi.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait yang didampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meninjau rumah milik Yeni Puji Astuti (45), pelaku usaha penjualan pisang molen di Pasar Lawang sekaligus penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP. Selain melihat kondisi rumah, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan Yeni mengenai manfaat Program FLPP.

Usai peninjauan, Maruarar Sirait mengapresiasi kualitas rumah subsidi di Perumahan Lawang Park Residence 2.

 "Saya kasih nilai 8,5 karena airnya bagus, rumahnya bagus, temboknya tidak retak, dan saya cek langsung kepada warga juga tidak banjir. Kualitas rumah subsidi harus terus dijaga agar masyarakat memperoleh hunian yang nyaman dan layak," ujar Maruarar Sirait.

Sementara itu, Yeni mengaku Program KPR Sejahtera FLPP telah membantunya memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang terjangkau. Ia mengetahui informasi mengenai rumah subsidi melalui media sosial, kemudian mengajukan KPR setelah melakukan survei lokasi.

"Setelah survei, proses BI checking hingga akad tidak sampai dua bulan. DP-nya Rp1,6 juta dengan angsuran sekitar Rp1 jutaan flat selama 20 tahun. Alhamdulillah, angsurannya tidak terlalu memberatkan karena keluarga kami berjualan molen di Pasar Lawang," tutur Yeni.

Melalui skema FLPP, Yeni berhasil memiliki rumah seharga Rp166 juta dengan uang muka sekitar Rp1,6 juta. Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kesempatan untuk mempunyai rumah layak.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa monitoring keterhunian merupakan bagian dari komitmen BP Tapera dalam menjaga kualitas penyaluran FLPP sekaligus memastikan rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh penerima manfaat.

"BP Tapera tidak hanya berperan dalam menyalurkan pembiayaan rumah melalui FLPP, tetapi juga memastikan manfaat program terus dirasakan masyarakat. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala bersama Kementerian PKP, pemerintah daerah, bank penyalur, dan pengembang, kami ingin memastikan rumah subsidi tetap berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Heru Pudyo Nugroho.

Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 9 bank penyalur, 13 asosiasi pengembang, 1.104 pengembang, dan 1.178 perumahan. Adapun tiga daerah dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yaitu Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit.

Heru menegaskan, BP Tapera akan terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar Program FLPP tetap tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.