Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendukung penyusunan
kebijakan dengan pendekatan sadar risiko. Harapannya, dengan mengimplementasikan
pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan dapat meminimalisir dampak
risiko sehingga tujuan dari perencanaan bisa terealisasi dengan baik. &nbsp;

Perencana Ahli Madya Bappenas, Novi
Mulia Ayu, menjelaskan risiko menciptakan ketidakpastian dalam mencapai tujuan
perencanaan pembangunan. Sebagai wujud implementasi kebijakan berbasis sadar
risiko, Bappenas saat ini tengah mempersiapkan aturan untuk penerapan Peraturan
Presiden Nomor 39/2023 tentang Manajemen Risiko. 

“Melalui regulasi tersebut
diharapkan bahwa setiap kebijakan instansi sudah melakukan identifikasi
terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian sasaran, tujuan,
dan juga pengelolaan risikonya,” kata Novi dalam diskusi “Unleashing Youth
Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda &amp; Pembuatan
Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” yang diadakan oleh Asosiasi Masyarakat Sadar
Risiko (MASINDO) beberapa waktu lalu di Jakarta.

Tidak hanya dalam penyusunan
perencanaan pembangunan, kebijakan berbasis sadar risiko juga bisa diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari. Novi mencontohkan, para perokok dapat mengimplementasikan kebijakan ini
dalam upaya berhenti merokok. Caranya, perokok dewasa harus fokus untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekaligus memprediksi risiko-risiko yang
berpotensi menghambat target.

“Jadi,
sekali Anda mencapai ke sana (berhenti merokok), secara otomatis sudah bisa
memperkirakan berbagai ketidakpastian dari pencapaian tujuan tadi. Harapannya
setelah ada diskusi MASINDO ini, masyarakat bisa semakin peduli, sadar, dan
mengoptimalkan saluran-saluran atau&nbsp; untuk memberikan masukan yang
sifatnya membangun dalam proses pembuatan kebijakan berbasis sadar risiko,”
ujarnya. 

Dalam
kesempatan yang sama, Ketua MASINDO, Dimas Syailendra Ranadireksa, sependapat
bahwa pembuatan kebijakan harus didasari kesadaran risiko. Selain itu, pembuatan kebijakan harus berlandaskan kajian ilmiah dan
informasi berbasis sains agar hasilnya tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat
dapat menerapkan kebijakan yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari.

Dimas mencontohkan, meningkatnya prevalensi merokok
menjadi tantangan pemerintah dalam menekan angka penyakit yang disebabkan
rokok. “Berhenti merokok menjadi tantangan perokok dewasa karena tidak mudah
dilakukan. Beberapa negara
saat ini sedang mencoba mencari solusi komplementer untuk mengatasi masalah
prevalensi merokok. Pendekatan pengurangan bahaya tembakau melalui penggunaan
produk tembakau alternatif bisa dikaji juga oleh Pemerintah,” lanjutnya.

Dijelaskan Dimas, telah
banyak penelitian yang menunjukkan adanya faktor pengurangan risiko pada produk
tembakau alternatif karena penggunaannya tidak melalui proses pembakaran
sehingga tidak menghasilkan TAR. Penelitian-penelitian ini lah yang dirujuk
oleh beberapa negara dalam menyusun strategi pengurangan bahaya tembakau. “Indonesia
bisa merujuk beberapa negara maju seperti Jepang, Selandia Baru, dan Inggris
yang menerapkan kebijakan berbasis sadar risiko melalui pemanfaatan produk
tembakau alternatif. Tujuannya mengurangi prevalensi merokok melalui pendekatan
yang lebih rendah risiko,” jelas Dimas.

Dimas juga berharap seluruh
lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan
berbasis sadar risiko. Aspirasi di ruang kebijakan publik&nbsp; akan mendorong perubahan positif bagi
masyarakat maupun lingkungan melalui aksi nyata seperti gerakan-gerakan
kolektif di lingkungan sekitar ataupun kampanye di media sosial.

Dalam kesempatan yang sama,
dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, juga mendukung
partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan pelibatan
publik, maka akan memberikan ragam perspektif untuk memitigasi risiko, misalnya
dari sudut pandang konsumen hingga saintis. “Hasil yang holistik itu kemudian
dirumuskan bersama pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah sering kali
melibatkan masyarakat dalam pembentukan regulasi hanya melalui diseminasi,”
kata Hari. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendukung penyusunan kebijakan dengan pendekatan sadar risiko. Harapannya, dengan mengimplementasikan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan dapat meminimalisir dampak risiko sehingga tujuan dari perencanaan bisa terealisasi dengan baik. Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendukung penyusunan
kebijakan dengan pendekatan sadar risiko. Harapannya, dengan mengimplementasikan
pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan dapat meminimalisir dampak
risiko sehingga tujuan dari perencanaan bisa terealisasi dengan baik. &nbsp;Perencana Ahli Madya Bappenas, Novi
Mulia Ayu, menjelaskan risiko menciptakan ketidakpastian dalam mencapai tujuan
perencanaan pembangunan. Sebagai wujud implementasi kebijakan berbasis sadar
risiko, Bappenas saat ini tengah mempersiapkan aturan untuk penerapan Peraturan
Presiden Nomor 39/2023 tentang Manajemen Risiko. “Melalui regulasi tersebut
diharapkan bahwa setiap kebijakan instansi sudah melakukan identifikasi
terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian sasaran, tujuan,
dan juga pengelolaan risikonya,” kata Novi dalam diskusi “Unleashing Youth
Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda &amp; Pembuatan
Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” yang diadakan oleh Asosiasi Masyarakat Sadar
Risiko (MASINDO) beberapa waktu lalu di Jakarta.Tidak hanya dalam penyusunan
perencanaan pembangunan, kebijakan berbasis sadar risiko juga bisa diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari. Novi mencontohkan, para perokok dapat mengimplementasikan kebijakan ini
dalam upaya berhenti merokok. Caranya, perokok dewasa harus fokus untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekaligus memprediksi risiko-risiko yang
berpotensi menghambat target.“Jadi,
sekali Anda mencapai ke sana (berhenti merokok), secara otomatis sudah bisa
memperkirakan berbagai ketidakpastian dari pencapaian tujuan tadi. Harapannya
setelah ada diskusi MASINDO ini, masyarakat bisa semakin peduli, sadar, dan
mengoptimalkan saluran-saluran atau&nbsp; untuk memberikan masukan yang
sifatnya membangun dalam proses pembuatan kebijakan berbasis sadar risiko,”
ujarnya. Dalam
kesempatan yang sama, Ketua MASINDO, Dimas Syailendra Ranadireksa, sependapat
bahwa pembuatan kebijakan harus didasari kesadaran risiko. Selain itu, pembuatan kebijakan harus berlandaskan kajian ilmiah dan
informasi berbasis sains agar hasilnya tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat
dapat menerapkan kebijakan yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari.Dimas mencontohkan, meningkatnya prevalensi merokok
menjadi tantangan pemerintah dalam menekan angka penyakit yang disebabkan
rokok. “Berhenti merokok menjadi tantangan perokok dewasa karena tidak mudah
dilakukan. Beberapa negara
saat ini sedang mencoba mencari solusi komplementer untuk mengatasi masalah
prevalensi merokok. Pendekatan pengurangan bahaya tembakau melalui penggunaan
produk tembakau alternatif bisa dikaji juga oleh Pemerintah,” lanjutnya.Dijelaskan Dimas, telah
banyak penelitian yang menunjukkan adanya faktor pengurangan risiko pada produk
tembakau alternatif karena penggunaannya tidak melalui proses pembakaran
sehingga tidak menghasilkan TAR. Penelitian-penelitian ini lah yang dirujuk
oleh beberapa negara dalam menyusun strategi pengurangan bahaya tembakau. “Indonesia
bisa merujuk beberapa negara maju seperti Jepang, Selandia Baru, dan Inggris
yang menerapkan kebijakan berbasis sadar risiko melalui pemanfaatan produk
tembakau alternatif. Tujuannya mengurangi prevalensi merokok melalui pendekatan
yang lebih rendah risiko,” jelas Dimas.Dimas juga berharap seluruh
lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan
berbasis sadar risiko. Aspirasi di ruang kebijakan publik&nbsp; akan mendorong perubahan positif bagi
masyarakat maupun lingkungan melalui aksi nyata seperti gerakan-gerakan
kolektif di lingkungan sekitar ataupun kampanye di media sosial.Dalam kesempatan yang sama,
dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, juga mendukung
partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan pelibatan
publik, maka akan memberikan ragam perspektif untuk memitigasi risiko, misalnya
dari sudut pandang konsumen hingga saintis. “Hasil yang holistik itu kemudian
dirumuskan bersama pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah sering kali
melibatkan masyarakat dalam pembentukan regulasi hanya melalui diseminasi,”
kata Hari.

Environment / SGDs / Recycling

Foundations / Associations

Event

Campaign

Government offices / organizations

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendukung penyusunan kebijakan dengan pendekatan sadar risiko. Harapannya, dengan mengimplementasikan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan dapat meminimalisir dampak risiko sehingga tujuan dari perencanaan bisa terealisasi dengan baik.  

Bappenas Tekankan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Berbasis Sadar Risiko

Jakarta,
15 Desember 2023 - Menyemarakkan Hari Sadar Risiko
2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) menyelenggarakan talkshow bertemakan “Unleashing Youth
Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda &amp; Pembuatan
Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” pada Jumat, (15/12) di @america, Pacific Place.
Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembuatan
kebijakan berbasis risiko, serta diharapkan dapat memberikan solusi yang
implementatif untuk mengatasi berbagai masalah publik sebagai upaya mewujudkan
Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Erwin Dimas, mengapresiasi MASINDO yang aktif mengampanyekan kebijakan berbasis
risiko dengan mendorong pelibatan aktif berbagai lapisan masyarakat, termasuk
generasi muda. Erwin menjelaskan, dalam pembuatan perencanaan di Bappenas, tentunya
memiliki risiko yang tinggi. Namun,
risiko tersebut tidak harus dianggap sebagai hal yang menakutkan. Risiko adalah
peluang maupun tantangan yang harus dihadapi bersama. 

“Risiko
jangan dijadikan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk membangun lebih
baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada MASINDO yang telah mengajak BAPPENAS
untuk menyuarakan kebijakan berbasis risiko,” ucap Erwin. 

Erwin
menjelaskan risiko telah menjadi salah satu pertimbangan bagi Bappenas dalam
menyusun perencanaan. Sebagai contoh, pembangunan food estate yang
tentunya memiliki faktor risiko terhadap lingkungan seperti kondisi hutan.
Dalam hal ini, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan pendapat
agar risiko dari pembangunan tersebut tidak menciptakan dampak besar terhadap
lingkungan. “Ini merupakan topik yang menarik bagi generasi muda tentang
lingkungan dan di situ kami harapkan teman-teman dapat berpartisipasi. Generasi
muda bisa memberikan kami input dalam perencanaan,” ucapnya.

Bappenas
saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029 untuk menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Erwin, momentum ini juga dapat
dimaksimalkan oleh berbagai pihak untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan
kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan wujud dukungan terhadap
pembangunan nasional. “Suarakanlah dengan jalur yang tepat. Generasi muda dapat
menyuarakannya berbagai pertimbangan yang ada melalui pemerintahan dan lembaga
legislatif,” katanya. &nbsp;

Ketua
MASINDO, Dimas Syailendra Ranadireksa, menjelaskan bahwa usia produktif di
Indonesia mencapai 190,83 juta jiwa atau 69,3 persen di mana rentang usia 16-30
tahun mendominasi dan berpotensi mendapatkan bonus demografi yang berpengaruh
pada kemajuan serta kesejahteraan Indonesia. Akan tetapi, masalah publik dari
segi kesehatan seperti prevalensi penyakit tidak menular dan kesehatan mental,
masalah lingkungan seperti polusi udara dan dan perubahan iklim, serta masalah
sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi tantangan yang harus
dihadapi bersama.

“Berbagai
masalah publik dapat diperparah oleh pembuatan kebijakan yang tidak tepat
sasaran, tidak ada partisipasi, dan tidak mempertimbangkan paradigma baru yakni
sadar risiko. Utamanya sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan
partisipasi dengan melibatkan gagasan, keahlian, pengalaman, dan perspektif
secara aktif dalam pengambilan keputusan khususnya pada pembuatan kebijakan
berbasis sadar risiko,” terang Dimas.

Sebagai
upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, MASINDO secara berkelanjutan
mensosialisasikan nilai sadar risiko melalui edukasi, diskusi publik, advokasi
media, kampanye sosial, kajian, dan informasi berbasis bukti ilmiah. Mulai dari pentingnya mengurangi polusi
udara dengan beralih ke energi terbarukan dan transisi ke transportasi umum. Menjaga
keselamatan berkendara dengan mengenakan helm, sabuk pengaman, dan tidak
bermain ponsel. Selain itu, upaya mengurangi konsumsi gula untuk mengurangi
risiko penyakit akibat konsumsi gula berlebih dan beralih ke produk tembakau
alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan
kantong nikotin untuk mengurangi risiko penyakit akibat merokok pada perokok
dewasa.

CEO &amp; Founder of Think Policy,
Andhyta F. Utami, menambahkan inisiasi gerakan aktif dalam advokasi, edukasi,
serta sosialisasi dalam pembuatan kebijakan perlu diperbanyak dan dilakukan
secara masif. Berbagai ruang partisipasi dapat dimaksimalkan dengan tujuan
memajukan ekosistem kebijakan publik yang tepat sasaran, partisipatif, dan
berbasis sadar risiko.

“Inisiatif menyuarakan aspirasi
terhadap kebijakan publik di Indonesia bisa didasari fokus dan keterampilan
masing-masing. Contohnya, generasi muda yang melek teknologi perlu memiliki
kompetensi untuk menganalisis pemetaan isu dan aspirasinya yang selanjutnya
bisa diadvokasikan dalam ruang kebijakan publik,” jelas Andhyta.

Dosen Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Hari Prasetiyo, juga sependapat bahwa keterlibatan masyarakat dan
generasi muda dalam perumusan kebijakan publik memiliki potensi besar dalam
mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yakni
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, salah satu
agenda yang dimuat yaitu mewujudkan transformasi sosial guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan
kohesif.

“Idealisme generasi muda yang aktif
menyuarakan aspirasinya di ruang kebijakan publik akan mendorong perubahan
positif bagi bangsa Indonesia ke depan. Baik melalui gerakan-gerakan, petisi, media sosial, atau pemerintahan dapat
menjadi ruang partisipasi bagi generasi muda. Untuk itu, proses pengambilan
kebijakan publik sangat perlu melibatkan generasi muda,” jelas Hari.

Menyemarakkan Hari Sadar Risiko 2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) menyelenggarakan talkshow bertemakan “Unleashing Youth Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda & Pembuatan Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” pada Jumat, (15/12) di @america, Pacific Place. Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan berbasis risiko, serta diharapkan dapat memberikan solusi yang implementatif untuk mengatasi berbagai masalah publik sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.Jakarta,
15 Desember 2023 - Menyemarakkan Hari Sadar Risiko
2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) menyelenggarakan talkshow bertemakan “Unleashing Youth
Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda &amp; Pembuatan
Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” pada Jumat, (15/12) di @america, Pacific Place.
Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembuatan
kebijakan berbasis risiko, serta diharapkan dapat memberikan solusi yang
implementatif untuk mengatasi berbagai masalah publik sebagai upaya mewujudkan
Indonesia Emas 2045.Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Erwin Dimas, mengapresiasi MASINDO yang aktif mengampanyekan kebijakan berbasis
risiko dengan mendorong pelibatan aktif berbagai lapisan masyarakat, termasuk
generasi muda. Erwin menjelaskan, dalam pembuatan perencanaan di Bappenas, tentunya
memiliki risiko yang tinggi. Namun,
risiko tersebut tidak harus dianggap sebagai hal yang menakutkan. Risiko adalah
peluang maupun tantangan yang harus dihadapi bersama. “Risiko
jangan dijadikan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk membangun lebih
baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada MASINDO yang telah mengajak BAPPENAS
untuk menyuarakan kebijakan berbasis risiko,” ucap Erwin. Erwin
menjelaskan risiko telah menjadi salah satu pertimbangan bagi Bappenas dalam
menyusun perencanaan. Sebagai contoh, pembangunan food estate yang
tentunya memiliki faktor risiko terhadap lingkungan seperti kondisi hutan.
Dalam hal ini, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan pendapat
agar risiko dari pembangunan tersebut tidak menciptakan dampak besar terhadap
lingkungan. “Ini merupakan topik yang menarik bagi generasi muda tentang
lingkungan dan di situ kami harapkan teman-teman dapat berpartisipasi. Generasi
muda bisa memberikan kami input dalam perencanaan,” ucapnya. Bappenas
saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029 untuk menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Erwin, momentum ini juga dapat
dimaksimalkan oleh berbagai pihak untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan
kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan wujud dukungan terhadap
pembangunan nasional. “Suarakanlah dengan jalur yang tepat. Generasi muda dapat
menyuarakannya berbagai pertimbangan yang ada melalui pemerintahan dan lembaga
legislatif,” katanya. &nbsp;Ketua
MASINDO, Dimas Syailendra Ranadireksa, menjelaskan bahwa usia produktif di
Indonesia mencapai 190,83 juta jiwa atau 69,3 persen di mana rentang usia 16-30
tahun mendominasi dan berpotensi mendapatkan bonus demografi yang berpengaruh
pada kemajuan serta kesejahteraan Indonesia. Akan tetapi, masalah publik dari
segi kesehatan seperti prevalensi penyakit tidak menular dan kesehatan mental,
masalah lingkungan seperti polusi udara dan dan perubahan iklim, serta masalah
sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi tantangan yang harus
dihadapi bersama.“Berbagai
masalah publik dapat diperparah oleh pembuatan kebijakan yang tidak tepat
sasaran, tidak ada partisipasi, dan tidak mempertimbangkan paradigma baru yakni
sadar risiko. Utamanya sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan
partisipasi dengan melibatkan gagasan, keahlian, pengalaman, dan perspektif
secara aktif dalam pengambilan keputusan khususnya pada pembuatan kebijakan
berbasis sadar risiko,” terang Dimas.Sebagai
upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, MASINDO secara berkelanjutan
mensosialisasikan nilai sadar risiko melalui edukasi, diskusi publik, advokasi
media, kampanye sosial, kajian, dan informasi berbasis bukti ilmiah. Mulai dari pentingnya mengurangi polusi
udara dengan beralih ke energi terbarukan dan transisi ke transportasi umum. Menjaga
keselamatan berkendara dengan mengenakan helm, sabuk pengaman, dan tidak
bermain ponsel. Selain itu, upaya mengurangi konsumsi gula untuk mengurangi
risiko penyakit akibat konsumsi gula berlebih dan beralih ke produk tembakau
alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan
kantong nikotin untuk mengurangi risiko penyakit akibat merokok pada perokok
dewasa.CEO &amp; Founder of Think Policy,
Andhyta F. Utami, menambahkan inisiasi gerakan aktif dalam advokasi, edukasi,
serta sosialisasi dalam pembuatan kebijakan perlu diperbanyak dan dilakukan
secara masif. Berbagai ruang partisipasi dapat dimaksimalkan dengan tujuan
memajukan ekosistem kebijakan publik yang tepat sasaran, partisipatif, dan
berbasis sadar risiko.“Inisiatif menyuarakan aspirasi
terhadap kebijakan publik di Indonesia bisa didasari fokus dan keterampilan
masing-masing. Contohnya, generasi muda yang melek teknologi perlu memiliki
kompetensi untuk menganalisis pemetaan isu dan aspirasinya yang selanjutnya
bisa diadvokasikan dalam ruang kebijakan publik,” jelas Andhyta.Dosen Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Hari Prasetiyo, juga sependapat bahwa keterlibatan masyarakat dan
generasi muda dalam perumusan kebijakan publik memiliki potensi besar dalam
mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yakni
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, salah satu
agenda yang dimuat yaitu mewujudkan transformasi sosial guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan
kohesif.“Idealisme generasi muda yang aktif
menyuarakan aspirasinya di ruang kebijakan publik akan mendorong perubahan
positif bagi bangsa Indonesia ke depan. Baik melalui gerakan-gerakan, petisi, media sosial, atau pemerintahan dapat
menjadi ruang partisipasi bagi generasi muda. Untuk itu, proses pengambilan
kebijakan publik sangat perlu melibatkan generasi muda,” jelas Hari.

Volunteer

Menyemarakkan Hari Sadar Risiko 2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) menyelenggarakan talkshow bertemakan “Unleashing Youth Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda & Pembuatan Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” pada Jumat, (15/12) di @america, Pacific Place. Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan berbasis risiko, serta diharapkan dapat memberikan solusi yang implementatif untuk mengatasi berbagai masalah publik sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peranan Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Berbasis Sadar Risiko

JAKARTA – Dalam semangat peringatan Hari Kesehatan Nasional 2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO)
menggelar webinar bertajuk “Upaya Preventif &amp; Sadar Risiko Penyakit Tidak Menular”.
Acara yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (30/11/2023) ini mendorong
aksi untuk meningkatkan kesadaran tentang Penyakit Tidak Menular (PTM) di
Indonesia.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes. membuka sesi dengan menyoroti pentingnya
mengendalikan faktor risiko dan deteksi dini. "Kalau kita bicara terkait
dengan penyakit tidak menular, memang yang paling penting adalah bagaimana kita
mengendalikan faktor risiko dan mengupayakan deteksi penyakit sedini
mungkin," ujar Dr. Eva. 

Pendekatan pencegahan yang strategis menjadi
sangat penting.
Dalam 10 tahun terakhir,
penyakit tidak menular semakin meningkat. Saat ini, PTM menjadi penyebab 70% kematian dan sumber terbesar beban pembiayaan
kesehatan di Indonesia. “Maka fokus kita terutama bagaimana kita mengendalikan
faktor risiko. Jadi kita satu tujuan dengan MASINDO, bagaimana kita
menggerakkan masyarakat untuk mengendalikan faktor risikonya, dan berupaya
untuk hidup sehat,” tambahnya.

Menurut Dr. Eva, Kementerian
Kesehatan berkomitmen untuk melibatkan berbagai sektor lintas bidang dalam
upaya penanganan penyakit tidak menular, mengingat banyaknya pihak yang perlu
dilibatkan dalam kerja sama ini. 

“Di bidang penelitian, kami memerlukan
studi yang dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang akan diambil di masa depan,
serta evaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Kami juga
terbuka terhadap inovasi dalam pendekatan komunikasi dengan masyarakat,”
terangnya.

dr. RA Adaninggar Primadia Nariswari,
Sp.PD, atau yang dikenal
sebagai dr. Ningz, seorang praktisi dan
komunikator kesehatan yang
juga menjadi narsumber dalam webinar ini, mengungkapkan PTM sering kali berkaitan dengan gaya hidup
yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, kurang berolahraga, dan konsumsi
alkohol. Untuk itu, upaya preventif harus menjadi bagian tak terpisahkan dari
kehidupan sehari-hari. 

"Pencegahan bisa dilakukan di semua
titik, mulai dari pencegahan primer dengan mendeteksi individu berisiko,
sekunder untuk mencegah komplikasi, hingga tersier untuk mencegah cacat dan
kematian. Edukasi masyarakat adalah kunci untuk mengubah perilaku,” kata dr. Ningz.

Dalam era digital yang serba cepat ini,
tantangan dalam menyampaikan edukasi kesehatan menjadi lebih kompleks, terutama
di media sosial. “Meskipun banyak yang menggunakan smartphone,
kesadaran untuk mengecek kebenaran informasi masih sangat terbatas, bahkan di
kalangan masyarakat berpendidikan tinggi pun, masih sering terjadi pengulangan
mitos atau hoax yang keliru,”
tambahnya.

Ia menekankan perlunya kolaborasi pentahelix (multipihak) dalam
upaya perubahan perilaku masyarakat. "Kerja sama antara pemerintah,
masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media sangat penting. Program edukasi
publik yang dirancang harus diikuti dengan kegiatan sosialisasi, advokasi,
implementasi, dan evaluasi untuk mencapai perubahan perilaku yang
signifikan," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Center of Youth and
Population Research (CYPR), Boedi Rheza, turut memberikan pandangan tentang
peningkatan prevalensi PTM dan urgensi riset serta inovasi dalam mengatasi
masalah ini. “Peningkatan ini menunjukkan adanya
kebutuhan mendesak untuk edukasi dan kebijakan kesehatan yang lebih efektif
seperti konsep pengurangan risiko, mengingat dampak PTM terhadap kualitas hidup
dan beban ekonomi di masyarakat,”
jelas Boedi. 

Boedi menyoroti pentingnya intervensi dini
untuk mengubah perilaku berisiko, seperti konsumsi alkohol dan rokok, yang
semakin umum di masyarakat Indonesia. "Kenaikan signifikan dalam kasus
kanker, stroke, dan penyakit ginjal kronis, seperti yang ditunjukkan oleh data
Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018, mencerminkan tantangan kesehatan
yang dihadapi generasi muda saat ini," kata Boedi. "Ini bukan hanya
tentang angka, tetapi tentang memahami dan merespons tren ini dengan strategi
kesehatan publik yang efektif," ucap Boedi. 

Ia mengambil contoh untuk mengurangi prevalensi
perokok, dapat diterapkan konsep pengurangan bahaya tembakau, seperti produk tembakau yang dipanaskan
(HTP) dan terapi penggantian nikotin. “Konsep
ini dapat menjadi
pertimbangan dalam upaya mengurangi risiko kesehatan dari merokok. Namun, pendekatan ini perlu dipertimbangkan dalam konteks mengurangi dampak buruk
dari kebiasaan merokok, khususnya terkait dengan PTM seperti kanker paru-paru
dan penyakit jantung,” jelas
Boedi.

Menurut Boedi, penggunaan data real-time
dalam memantau prevalensi dan tren PTM adalah salah satu kunci untuk mendukung
analisis komprehensif faktor risiko dan pengembangan kebijakan berbasis bukti
ilmiah. "Kita harus memahami pentingnya riset dan inovasi dalam menangani
PTM. Kebijakan kesehatan yang efektif harus berfokus tidak hanya pada
pengurangan dampak buruk tetapi juga menyediakan informasi lengkap dan akurat
kepada masyarakat," pungkasnya. 

Melalui webinar ini, MASINDO berharap
dapat terus memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan pengelolaan PTM. Dengan
inisiatif yang berfokus pada pendidikan, advokasi, dan kolaborasi, webinar ini
tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga platform aksi yang mendorong
perubahan positif dalam masyarakat.

Dalam semangat peringatan Hari Kesehatan Nasional 2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) menggelar webinar bertajuk “Upaya Preventif & Sadar Risiko Penyakit Tidak Menular”. Acara yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (30/11/2023) ini mendorong aksi untuk meningkatkan kesadaran tentang Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia.JAKARTA – Dalam semangat peringatan Hari Kesehatan Nasional 2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO)
menggelar webinar bertajuk “Upaya Preventif &amp; Sadar Risiko Penyakit Tidak Menular”.
Acara yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (30/11/2023) ini mendorong
aksi untuk meningkatkan kesadaran tentang Penyakit Tidak Menular (PTM) di
Indonesia.Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes. membuka sesi dengan menyoroti pentingnya
mengendalikan faktor risiko dan deteksi dini. "Kalau kita bicara terkait
dengan penyakit tidak menular, memang yang paling penting adalah bagaimana kita
mengendalikan faktor risiko dan mengupayakan deteksi penyakit sedini
mungkin," ujar Dr. Eva. Pendekatan pencegahan yang strategis menjadi
sangat penting.
Dalam 10 tahun terakhir,
penyakit tidak menular semakin meningkat. Saat ini, PTM menjadi penyebab 70% kematian dan sumber terbesar beban pembiayaan
kesehatan di Indonesia. “Maka fokus kita terutama bagaimana kita mengendalikan
faktor risiko. Jadi kita satu tujuan dengan MASINDO, bagaimana kita
menggerakkan masyarakat untuk mengendalikan faktor risikonya, dan berupaya
untuk hidup sehat,” tambahnya.Menurut Dr. Eva, Kementerian
Kesehatan berkomitmen untuk melibatkan berbagai sektor lintas bidang dalam
upaya penanganan penyakit tidak menular, mengingat banyaknya pihak yang perlu
dilibatkan dalam kerja sama ini. “Di bidang penelitian, kami memerlukan
studi yang dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang akan diambil di masa depan,
serta evaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Kami juga
terbuka terhadap inovasi dalam pendekatan komunikasi dengan masyarakat,”
terangnya.dr. RA Adaninggar Primadia Nariswari,
Sp.PD, atau yang dikenal
sebagai dr. Ningz, seorang praktisi dan
komunikator kesehatan yang
juga menjadi narsumber dalam webinar ini, mengungkapkan PTM sering kali berkaitan dengan gaya hidup
yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, kurang berolahraga, dan konsumsi
alkohol. Untuk itu, upaya preventif harus menjadi bagian tak terpisahkan dari
kehidupan sehari-hari. "Pencegahan bisa dilakukan di semua
titik, mulai dari pencegahan primer dengan mendeteksi individu berisiko,
sekunder untuk mencegah komplikasi, hingga tersier untuk mencegah cacat dan
kematian. Edukasi masyarakat adalah kunci untuk mengubah perilaku,” kata dr. Ningz.Dalam era digital yang serba cepat ini,
tantangan dalam menyampaikan edukasi kesehatan menjadi lebih kompleks, terutama
di media sosial. “Meskipun banyak yang menggunakan smartphone,
kesadaran untuk mengecek kebenaran informasi masih sangat terbatas, bahkan di
kalangan masyarakat berpendidikan tinggi pun, masih sering terjadi pengulangan
mitos atau hoax yang keliru,”
tambahnya.Ia menekankan perlunya kolaborasi pentahelix (multipihak) dalam
upaya perubahan perilaku masyarakat. "Kerja sama antara pemerintah,
masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media sangat penting. Program edukasi
publik yang dirancang harus diikuti dengan kegiatan sosialisasi, advokasi,
implementasi, dan evaluasi untuk mencapai perubahan perilaku yang
signifikan," pungkasnya.Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Center of Youth and
Population Research (CYPR), Boedi Rheza, turut memberikan pandangan tentang
peningkatan prevalensi PTM dan urgensi riset serta inovasi dalam mengatasi
masalah ini. “Peningkatan ini menunjukkan adanya
kebutuhan mendesak untuk edukasi dan kebijakan kesehatan yang lebih efektif
seperti konsep pengurangan risiko, mengingat dampak PTM terhadap kualitas hidup
dan beban ekonomi di masyarakat,”
jelas Boedi. Boedi menyoroti pentingnya intervensi dini
untuk mengubah perilaku berisiko, seperti konsumsi alkohol dan rokok, yang
semakin umum di masyarakat Indonesia. "Kenaikan signifikan dalam kasus
kanker, stroke, dan penyakit ginjal kronis, seperti yang ditunjukkan oleh data
Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018, mencerminkan tantangan kesehatan
yang dihadapi generasi muda saat ini," kata Boedi. "Ini bukan hanya
tentang angka, tetapi tentang memahami dan merespons tren ini dengan strategi
kesehatan publik yang efektif," ucap Boedi. Ia mengambil contoh untuk mengurangi prevalensi
perokok, dapat diterapkan konsep pengurangan bahaya tembakau, seperti produk tembakau yang dipanaskan
(HTP) dan terapi penggantian nikotin. “Konsep
ini dapat menjadi
pertimbangan dalam upaya mengurangi risiko kesehatan dari merokok. Namun, pendekatan ini perlu dipertimbangkan dalam konteks mengurangi dampak buruk
dari kebiasaan merokok, khususnya terkait dengan PTM seperti kanker paru-paru
dan penyakit jantung,” jelas
Boedi.Menurut Boedi, penggunaan data real-time
dalam memantau prevalensi dan tren PTM adalah salah satu kunci untuk mendukung
analisis komprehensif faktor risiko dan pengembangan kebijakan berbasis bukti
ilmiah. "Kita harus memahami pentingnya riset dan inovasi dalam menangani
PTM. Kebijakan kesehatan yang efektif harus berfokus tidak hanya pada
pengurangan dampak buruk tetapi juga menyediakan informasi lengkap dan akurat
kepada masyarakat," pungkasnya. Melalui webinar ini, MASINDO berharap
dapat terus memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan pengelolaan PTM. Dengan
inisiatif yang berfokus pada pendidikan, advokasi, dan kolaborasi, webinar ini
tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga platform aksi yang mendorong
perubahan positif dalam masyarakat.

Medical / Hospital

Think tank

Dalam semangat peringatan Hari Kesehatan Nasional 2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) menggelar webinar bertajuk “Upaya Preventif & Sadar Risiko Penyakit Tidak Menular”. Acara yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (30/11/2023) ini mendorong aksi untuk meningkatkan kesadaran tentang Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia.