Dalam panggung diskusi interaktif ISSEI 2025 lalu yang dimoderatori oleh Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, hadir sebagai pembicara adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI Eko S.A. Cahyono menyampaikan pesan yang tegas: industri baja nasional bukan hanya pabrik, tetapi fondasi pembangunan strategis bangsa menuju 2045. Industri logam dasar ini memegang peranan vital dalam peta jalan industrialisasi, ketahanan nasional, serta transformasi ekonomi hijau yang tengah digarap pemerintah.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa industri logam dasar saat ini menyumbang 11,55% dari total PDB sektor industri pengolahan nonmigas. Ia juga mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan pertama 2025 sebesar 14,47% year-on-year, menjadikannya sektor paling dinamis dalam ekosistem manufaktur Indonesia.

Tak kalah penting, industri logam dasar menjadi magnet investasi terbesar dengan nilai mencapai Rp238,4 triliun sepanjang tahun lalu—menyumbang hampir 14% dari seluruh investasi nasional. “Ini bukan semata angka. Ini mencerminkan bahwa industri baja sedang menuju posisi strategis, bukan lagi sekadar pelengkap infrastruktur,” ujar Eko.

Strategi Industrialisasi 2025–2029

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Visi Indonesia Emas 2045, industri baja digolongkan sebagai industri prioritas dalam kategori logam dasar dan hilirisasi sumber daya alam unggulan. Targetnya adalah mengerek kontribusi sektor pengolahan terhadap PDB menjadi 28%, serta menurunkan ketergantungan terhadap bahan mentah impor.

Kemenperin menetapkan lima arah kebijakan penguatan industri baja:
1.	Trade Remedies & Pengendalian Impor
Untuk melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan tidak adil seperti anti dumping, safeguard, dan circumvention.
2.	Penerapan SNI Wajib
Saat ini, 20 produk baja telah dikenakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
3.	Insentif Fiskal dan Investasi
Pemerintah menawarkan fasilitas seperti tax holiday, tax allowance, dan masterlist bahan baku.
4.	TKDN dan Program P3DN
Penekanan pada peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri, khususnya untuk proyek strategis nasional seperti infrastruktur, pertahanan, dan energi.
5.	Kepastian Energi dan Bahan Baku
Termasuk kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan harga maksimal USD 6/MMBTU yang kini dinikmati oleh 67 perusahaan industri baja di Indonesia.
Tantangan Keberlanjutan dan Transformasi Hijau

Namun, di balik geliat pertumbuhan, sektor baja menghadapi empat tantangan utama terkait keberlanjutan:
•	Dekarbonisasi: industri baja menyumbang sekitar 4,66% emisi karbon nasional. Diperlukan transformasi teknologi dari proses konvensional menuju metode produksi rendah karbon.
•	Efisiensi Energi: sektor ini dikenal sangat energy-intensive. Optimalisasi tanur dan manajemen energi menjadi kunci menekan biaya dan emisi.
•	Ekonomi Sirkular: meski tingkat daur ulang baja global tinggi (630 juta ton/tahun), kualitas dan konsistensi suplai skrap baja domestik masih jadi persoalan.
•	Kelebihan Kapasitas Global: kelebihan produksi baja dunia, terutama dari Tiongkok, sebesar 625 juta ton, terus menekan harga dan menantang keberlanjutan investasi industri hijau di dalam negeri.

Eko menegaskan bahwa pemerintah tak tinggal diam. Upaya mitigasi emisi telah masuk dalam agenda nasional melalui mekanisme inventarisasi GRK di tiap perusahaan, validasi mitigasi oleh lembaga independen, dan peta jalan dekarbonisasi sektor logam dasar. “Jika kita ingin menjadikan industri sebagai pengungkit kekuatan nasional, maka baja adalah titik tolaknya. Kita tidak hanya butuh tumbuh, kita perlu tumbuh cerdas dan hijau,” tegasnya.

Dari Pabrik ke Panggung Global

Indonesia kini menempati peringkat ke-14 dunia dalam produksi baja kasar, naik drastis dari tahun 2019. Produksi nasional telah mencapai 17 juta ton per tahun, dan terus meningkat seiring ekspansi fasilitas dan peningkatan utilisasi.

“Dalam sepuluh tahun ke depan, kita tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dalam negeri—tetapi juga menjadi pemain ekspor baja bernilai tambah tinggi,” ujar Eko.
ISSEI 2025: Titik Temu Industri dan Kebijakan

Forum Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025, yang digelar pada 21–22 Mei di Jakarta Convention Center, menjadi ruang strategis pertemuan lintas sektor: dari regulator, pelaku industri baja, hingga pengguna akhir dari sektor pertahanan, energi, dan maritim.

Diselenggarakan oleh IISIA bekerja sama dengan SEAISI, ISSEI 2025 mengusung tema “Baja Nasional, Daya Saing Regional”, dengan semangat memperkuat kolaborasi antarnegara ASEAN dan membangun ekosistem baja yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Industri baja bukan hanya soal material, melainkan tentang kemampuan suatu bangsa membangun, melindungi, dan berdiri mandiri. Kemenperin, lewat ISSEI 2025, menegaskan: masa depan Indonesia dibentuk dari logam keras yang dipoles dengan kebijakan cerdas. (*) <img style="width: 100%;" src="https://imagedelivery.net/H6_s_Eb_ylTWnSEV3HlmYQ/492c37f5-7d9d-416d-9699-b3969d6a7200/public" alt="Image" />

Construction / Civil engineering

Management Consulting

Steel / Metal / Glass / Earth / Stone / Rubber

Real Estate / Architecture / Construction

Show Business

Dalam panggung diskusi interaktif ISSEI 2025 lalu yang dimoderatori oleh Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, hadir sebagai pembicara adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI Eko S.A. Cahyono menyampaikan pesan yang tegas: industri baja nasional bukan hanya pabrik, tetapi fondasi pembangunan strategis bangsa menuju 2045. Industri logam dasar ini memegang peranan vital dalam peta jalan industrialisasi, ketahanan nasional, serta transformasi ekonomi hijau yang tengah digarap pemerintah.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa industri logam dasar saat ini menyumbang 11,55% dari total PDB sektor industri pengolahan nonmigas. Ia juga mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan pertama 2025 sebesar 14,47% year-on-year, menjadikannya sektor paling dinamis dalam ekosistem manufaktur Indonesia.

Tak kalah penting, industri logam dasar menjadi magnet investasi terbesar dengan nilai mencapai Rp238,4 triliun sepanjang tahun lalu—menyumbang hampir 14% dari seluruh investasi nasional. “Ini bukan semata angka. Ini mencerminkan bahwa industri baja sedang menuju posisi strategis, bukan lagi sekadar pelengkap infrastruktur,” ujar Eko.

Strategi Industrialisasi 2025–2029

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Visi Indonesia Emas 2045, industri baja digolongkan sebagai industri prioritas dalam kategori logam dasar dan hilirisasi sumber daya alam unggulan. Targetnya adalah mengerek kontribusi sektor pengolahan terhadap PDB menjadi 28%, serta menurunkan ketergantungan terhadap bahan mentah impor.

Kemenperin menetapkan lima arah kebijakan penguatan industri baja:
1.	Trade Remedies & Pengendalian Impor
Untuk melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan tidak adil seperti anti dumping, safeguard, dan circumvention.
2.	Penerapan SNI Wajib
Saat ini, 20 produk baja telah dikenakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
3.	Insentif Fiskal dan Investasi
Pemerintah menawarkan fasilitas seperti tax holiday, tax allowance, dan masterlist bahan baku.
4.	TKDN dan Program P3DN
Penekanan pada peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri, khususnya untuk proyek strategis nasional seperti infrastruktur, pertahanan, dan energi.
5.	Kepastian Energi dan Bahan Baku
Termasuk kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan harga maksimal USD 6/MMBTU yang kini dinikmati oleh 67 perusahaan industri baja di Indonesia.
Tantangan Keberlanjutan dan Transformasi Hijau

Namun, di balik geliat pertumbuhan, sektor baja menghadapi empat tantangan utama terkait keberlanjutan:
•	Dekarbonisasi: industri baja menyumbang sekitar 4,66% emisi karbon nasional. Diperlukan transformasi teknologi dari proses konvensional menuju metode produksi rendah karbon.
•	Efisiensi Energi: sektor ini dikenal sangat energy-intensive. Optimalisasi tanur dan manajemen energi menjadi kunci menekan biaya dan emisi.
•	Ekonomi Sirkular: meski tingkat daur ulang baja global tinggi (630 juta ton/tahun), kualitas dan konsistensi suplai skrap baja domestik masih jadi persoalan.
•	Kelebihan Kapasitas Global: kelebihan produksi baja dunia, terutama dari Tiongkok, sebesar 625 juta ton, terus menekan harga dan menantang keberlanjutan investasi industri hijau di dalam negeri.

Eko menegaskan bahwa pemerintah tak tinggal diam. Upaya mitigasi emisi telah masuk dalam agenda nasional melalui mekanisme inventarisasi GRK di tiap perusahaan, validasi mitigasi oleh lembaga independen, dan peta jalan dekarbonisasi sektor logam dasar. “Jika kita ingin menjadikan industri sebagai pengungkit kekuatan nasional, maka baja adalah titik tolaknya. Kita tidak hanya butuh tumbuh, kita perlu tumbuh cerdas dan hijau,” tegasnya.

Dari Pabrik ke Panggung Global

Indonesia kini menempati peringkat ke-14 dunia dalam produksi baja kasar, naik drastis dari tahun 2019. Produksi nasional telah mencapai 17 juta ton per tahun, dan terus meningkat seiring ekspansi fasilitas dan peningkatan utilisasi.

“Dalam sepuluh tahun ke depan, kita tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dalam negeri—tetapi juga menjadi pemain ekspor baja bernilai tambah tinggi,” ujar Eko.
ISSEI 2025: Titik Temu Industri dan Kebijakan

Forum Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025, yang digelar pada 21–22 Mei di Jakarta Convention Center, menjadi ruang strategis pertemuan lintas sektor: dari regulator, pelaku industri baja, hingga pengguna akhir dari sektor pertahanan, energi, dan maritim.

Diselenggarakan oleh IISIA bekerja sama dengan SEAISI, ISSEI 2025 mengusung tema “Baja Nasional, Daya Saing Regional”, dengan semangat memperkuat kolaborasi antarnegara ASEAN dan membangun ekosistem baja yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Industri baja bukan hanya soal material, melainkan tentang kemampuan suatu bangsa membangun, melindungi, dan berdiri mandiri. Kemenperin, lewat ISSEI 2025, menegaskan: masa depan Indonesia dibentuk dari logam keras yang dipoles dengan kebijakan cerdas. (*)

Industri Baja dalam Pusaran Strategi Nasional

Di tengah gelombang hilirisasi nasional yang digaungkan dari sektor nikel, tembaga, hingga sawit, satu sektor mulai mengambil posisi sentral dalam narasi pertumbuhan: baja. Dalam sesi diskusi interaktif di Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 lalu, Dedi Latip, Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, menyampaikan strategi pemerintah untuk menjadikan industri besi-baja sebagai pengungkit produktivitas dan ekspor bernilai tambah tinggi.

Lompatan Investasi Baja

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi dari industri sektor primer menjadi industri hilir yang bernilai tambah. Investasi yang mengalir ke sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya meningkat sebesar 152% dari Rp 94,6 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 238,4 triliun 2024.

“Besi dan baja adalah salah satu dari sebelas komoditas prioritas nasional dalam agenda hilirisasi strategis. Ini bukan hanya bahan konstruksi—ini fondasi industrialisasi,” tegas Dedi.

Menjawab Target Ambisius

Target Presiden Prabowo Subianto adalah pertumbuhan ekonomi 8% per tahun selama periode 2025–2029. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi senilai Rp13.032 triliun, dengan porsi swasta mencapai 86,6%. BKPM memproyeksikan sektor logam dasar akan menjadi salah satu penopang utama, termasuk besi-baja, yang pada 2045 diperkirakan mengalami lonjakan konsumsi nasional hingga 100 juta ton per tahun.

Dalam diskusi yang dimoderatori Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, BKPM juga menyatakan telah menyusun Roadmap Hilirisasi Baja 2023–2029, yang menetapkan target kapasitas produksi dan ekspansi dari hulu (billet, slab) hingga hilir (plate, HRC, pipe, wire mesh). Beberapa capaian bahkan melampaui target fase pertama:
•	Steel Plate tercapai 312,8% dari target,
•	Steel Slab 215%,
•	Steel HRC 391%,
namun di sisi hilir seperti Wire Mesh dan Coated Steel, capaian masih rendah dan butuh dukungan investasi lanjutan.

Harmonisasi Regulasi dan Fiktif Positif

Menyadari bahwa perizinan masih menjadi momok bagi pelaku industri, pemerintah melalui UU No. 6/2023 dan PP 5/2021 memperkenalkan konsep Fiktif Positif, yakni jika permohonan izin tidak diproses dalam waktu tertentu, maka dianggap disetujui secara hukum.

“Kita tidak boleh menghambat investasi dengan prosedur administratif yang berlapis-lapis. Sekarang, bila semua syarat lengkap, izin otomatis keluar lewat sistem OSS,” papar Dedi.

BKPM kini memegang kewenangan untuk menerbitkan izin di 16 sektor prioritas melalui satu pintu sistem OSS berbasis risiko. Klasifikasi risiko ditentukan dari rendah (cukup NIB) hingga tinggi (NIB + izin usaha terverifikasi).

Insentif dan KEK untuk Baja

Untuk mendorong investasi lebih dalam sektor ini, BKPM menyiapkan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan masterlist bahan baku. Selain itu, pembangunan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lebih dari 160 kawasan industri di seluruh Indonesia menjadi sarana penting distribusi investasi besi-baja ke luar Pulau Jawa.

Pemerintah juga fokus pada promosi aktif. Lewat forum-forum investasi seperti di Davos, G20, dan Regional Investment Forum, BKPM mengidentifikasi perusahaan global pemilik teknologi unggul di sektor hilirisasi baja untuk dijajaki kemitraannya dengan BUMN dan pelaku nasional.

Tantangan: Neraca Perdagangan Masih Defisit

Meski investasi dan kapasitas produksi meningkat, neraca perdagangan besi-baja masih defisit. Ekspor baja nasional sepanjang 2023 hanya US$2,99 miliar, sementara impor tembus US$9,19 miliar. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas belum sepenuhnya termonetisasi menjadi produk hilir bernilai ekspor tinggi.

Dedi menekankan pentingnya dukungan sektor pengguna—dari otomotif, maritim, hingga pertahanan—untuk menyerap baja dalam negeri. Di sinilah kerja sama lintas sektor, seperti yang digagas melalui ISSEI 2025, menjadi krusial.

ISSEI 2025, yang digelar selama dua hari di Jakarta Convention Center, merupakan hasil sinergi IISIA dan SEAISI, menghadirkan lebih dari 150 peserta pameran dan ribuan pemangku kepentingan industri. Tahun ini, ISSEI mengangkat semangat “Baja Nasional, Daya Saing Regional”, sebagai platform strategis mempertemukan regulator, investor, dan pelaku industri pengguna dalam menyusun peta jalan kolaboratif menuju Indonesia Emas 2045. (*)
 <img style="width: 100%;" src="https://imagedelivery.net/H6_s_Eb_ylTWnSEV3HlmYQ/9bacc203-07d3-41f4-c90f-1f98c6f2f100/public" alt="Image" />

Di tengah gelombang hilirisasi nasional yang digaungkan dari sektor nikel, tembaga, hingga sawit, satu sektor mulai mengambil posisi sentral dalam narasi pertumbuhan: baja. Dalam sesi diskusi interaktif di Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 lalu, Dedi Latip, Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, menyampaikan strategi pemerintah untuk menjadikan industri besi-baja sebagai pengungkit produktivitas dan ekspor bernilai tambah tinggi.

Lompatan Investasi Baja

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi dari industri sektor primer menjadi industri hilir yang bernilai tambah. Investasi yang mengalir ke sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya meningkat sebesar 152% dari Rp 94,6 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 238,4 triliun 2024.

“Besi dan baja adalah salah satu dari sebelas komoditas prioritas nasional dalam agenda hilirisasi strategis. Ini bukan hanya bahan konstruksi—ini fondasi industrialisasi,” tegas Dedi.

Menjawab Target Ambisius

Target Presiden Prabowo Subianto adalah pertumbuhan ekonomi 8% per tahun selama periode 2025–2029. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi senilai Rp13.032 triliun, dengan porsi swasta mencapai 86,6%. BKPM memproyeksikan sektor logam dasar akan menjadi salah satu penopang utama, termasuk besi-baja, yang pada 2045 diperkirakan mengalami lonjakan konsumsi nasional hingga 100 juta ton per tahun.

Dalam diskusi yang dimoderatori Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, BKPM juga  menyatakan telah menyusun Roadmap Hilirisasi Baja 2023–2029, yang menetapkan target kapasitas produksi dan ekspansi dari hulu (billet, slab) hingga hilir (plate, HRC, pipe, wire mesh). Beberapa capaian bahkan melampaui target fase pertama:
•	Steel Plate tercapai 312,8% dari target,
•	Steel Slab 215%,
•	Steel HRC 391%,
namun di sisi hilir seperti Wire Mesh dan Coated Steel, capaian masih rendah dan butuh dukungan investasi lanjutan.

Harmonisasi Regulasi dan Fiktif Positif

Menyadari bahwa perizinan masih menjadi momok bagi pelaku industri, pemerintah melalui UU No. 6/2023 dan PP 5/2021 memperkenalkan konsep Fiktif Positif, yakni jika permohonan izin tidak diproses dalam waktu tertentu, maka dianggap disetujui secara hukum.

“Kita tidak boleh menghambat investasi dengan prosedur administratif yang berlapis-lapis. Sekarang, bila semua syarat lengkap, izin otomatis keluar lewat sistem OSS,” papar Dedi.

BKPM kini memegang kewenangan untuk menerbitkan izin di 16 sektor prioritas melalui satu pintu sistem OSS berbasis risiko. Klasifikasi risiko ditentukan dari rendah (cukup NIB) hingga tinggi (NIB + izin usaha terverifikasi).

Insentif dan KEK untuk Baja

Untuk mendorong investasi lebih dalam sektor ini, BKPM menyiapkan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan masterlist bahan baku. Selain itu, pembangunan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lebih dari 160 kawasan industri di seluruh Indonesia menjadi sarana penting distribusi investasi besi-baja ke luar Pulau Jawa.

Pemerintah juga fokus pada promosi aktif. Lewat forum-forum investasi seperti di Davos, G20, dan Regional Investment Forum, BKPM mengidentifikasi perusahaan global pemilik teknologi unggul di sektor hilirisasi baja untuk dijajaki kemitraannya dengan BUMN dan pelaku nasional.

Tantangan: Neraca Perdagangan Masih Defisit

Meski investasi dan kapasitas produksi meningkat, neraca perdagangan besi-baja masih defisit. Ekspor baja nasional sepanjang 2023 hanya US$2,99 miliar, sementara impor tembus US$9,19 miliar. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas belum sepenuhnya termonetisasi menjadi produk hilir bernilai ekspor tinggi.

Dedi menekankan pentingnya dukungan sektor pengguna—dari otomotif, maritim, hingga pertahanan—untuk menyerap baja dalam negeri. Di sinilah kerja sama lintas sektor, seperti yang digagas melalui ISSEI 2025, menjadi krusial.

ISSEI 2025, yang digelar selama dua hari di Jakarta Convention Center, merupakan hasil sinergi IISIA dan SEAISI, menghadirkan lebih dari 150 peserta pameran dan ribuan pemangku kepentingan industri. Tahun ini, ISSEI mengangkat semangat “Baja Nasional, Daya Saing Regional”, sebagai platform strategis mempertemukan regulator, investor, dan pelaku industri pengguna dalam menyusun peta jalan kolaboratif menuju Indonesia Emas 2045. (*)


Jalan Hilirisasi: Investasi Baja, Investasi Masa Depan

Dalam forum ISSEI 2025, PT Pindad menegaskan pentingnya baja nasional bagi kemandirian industri pertahanan melalui presentasi bertajuk “Baja Kuat, Pertahanan Tangguh, Indonesia Maju”. Saat ini, kebutuhan baja militer untuk kendaraan tempur dan senjata masih sepenuhnya bergantung pada impor, termasuk baja spesifikasi tinggi seperti 32CrMoV12.10. Untuk mengatasi ketergantungan ini, sejak 2025 Pindad menggandeng PT Krakatau Steel dan BRIN guna mengembangkan baja pertahanan dalam negeri, dimulai dari plat armor hingga teknologi presisi untuk senjata berat. Upaya ini bertujuan membangun ekosistem pertahanan nasional yang tangguh, dengan dampak ekonomi besar melalui substitusi impor dan pengembangan industri hulu-hilir. Forum ISSEI yang digelar 21–22 Mei 2025 menjadi wadah strategis lintas sektor dalam mendorong hilirisasi baja, investasi, dan kemandirian pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Dalam hiruk pikuk forum industri baja terbesar tahun ini, diskusi yang menyentuh urat nadi kedaulatan negara justru datang dari sektor yang kerap luput dari sorotan publik: pertahanan. Dalam salah satu sesi diskusi interaktif di ajang Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 yang lalu , PT Pindad tampil dengan nada lugas—Indonesia butuh baja nasional, bukan hanya untuk pembangunan sipil, tetapi untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Dipaparkan oleh Prima Kharisma I.Y., Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, materi bertajuk “Baja Kuat, Pertahanan Tangguh, Indonesia Maju” menegaskan satu pesan utama: industri pertahanan nasional tidak akan mandiri jika bahan bakunya, terutama baja berkualitas tinggi, terus bergantung pada impor.

Ketergantungan Baja Militer

Prima mengurai tantangan yang dihadapi industri alutsista dalam negeri. Untuk kebutuhan kendaraan tempur saja, Pindad membutuhkan sekitar 4.000 ton baja armor per tahun dan 2.000 ton baja struktural, namun hampir seluruhnya masih didatangkan dari luar negeri. Standar kualitas material untuk perlindungan dan presisi tinggi, seperti pada laras senapan dan tank, tidak bisa ditawar.

“Saat ini, baja untuk laras senapan SS2 masih seluruhnya diimpor, menggunakan spesifikasi tinggi seperti 32CrMoV12.10. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus,” jelas Prima.

Hal serupa juga terjadi pada pengembangan kendaraan Maung, panser Anoa, dan tank Harimau. “Padahal kami punya roadmap industri, kami punya pasar, kami punya teknolog. Tapi kami tidak bisa maju jika fondasinya—yakni baja—masih kita beli dari luar,” tegasnya.

Langkah Konkret: Kolaborasi dan Peta Jalan

Guna menjawab persoalan itu, PT Pindad tidak tinggal diam. Sejak 2025, perusahaan telah memulai kolaborasi dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan BRIN untuk mengembangkan baja pertahanan dalam negeri. Tahap awal fokus pada plat armor untuk kendaraan ringan dan sedang.

Rencana jangka menengah hingga 2031 meliputi pembangunan pabrik bahan baku laras senapan, pengembangan billet baja berspesifikasi militer, serta teknologi pembentukan baja presisi tinggi untuk kebutuhan munisi kaliber besar dan sistem senjata berat.

Upaya ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Pindad, tetapi juga membuka jalan bagi ekosistem pertahanan nasional yang mandiri dan berdaya saing.

Efek Berganda Ekonomi dan Teknologi

Dampaknya bukan hanya di sektor militer. Prima memaparkan bahwa pengembangan baja pertahanan juga membuka peluang ekonomi bernilai besar. “Untuk lima tahun ke depan, kebutuhan kendaraan dan munisi TNI diproyeksikan mencapai Rp122 triliun. Jika kita bisa memenuhi 30–40 persen saja dengan komponen dalam negeri, dampaknya luar biasa,” ujarnya.

Efek berganda lainnya adalah kebangkitan industri hulu-hilir: dari manufaktur cetakan logam, pelapis, sampai rekayasa metalurgi lanjutan. Belum lagi dari sisi penguasaan teknologi strategis yang bisa menempatkan Indonesia sebagai produsen alutsista regional.

ISSEI 2025: Platform Strategis

Sesi ini merupakan bagian dari diskusi interaktif dalam ISSEI 2025 dan dipandu oleh Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), Akbar Djohan yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri baja, serta sektor pengguna seperti pertahanan, maritim, dan energi.

ISSEI 2025 digelar selama dua hari, 21–22 Mei 2025, di Jakarta Convention Center. Ajang ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara IISIA dan organisasi regional SEAISI (South East Asia Iron and Steel Institute). Tahun ini, ISSEI mengusung semangat “Baja Nasional, Daya Saing Regional”, dengan fokus pada hilirisasi, investasi berkelanjutan, transformasi hijau, dan kerja sama lintas negara di tengah tekanan geopolitik global.

Lebih dari 150 peserta pameran turut serta, dengan ribuan pengunjung dari kalangan profesional industri, akademisi, investor, dan pejabat pemerintah. ISSEI 2025 tak sekadar menjadi panggung teknologi dan bisnis baja, tetapi juga menjadi forum strategis untuk membangun fondasi kemandirian ekonomi dan pertahanan Indonesia ke depan. (*)

 <img style="width: 100%;" src="https://imagedelivery.net/H6_s_Eb_ylTWnSEV3HlmYQ/bec95ec8-938f-4594-e936-351ec5311400/public" alt="Image" />

Dalam forum ISSEI 2025, PT Pindad menegaskan pentingnya baja nasional bagi kemandirian industri pertahanan melalui presentasi bertajuk “Baja Kuat, Pertahanan Tangguh, Indonesia Maju”. Saat ini, kebutuhan baja militer untuk kendaraan tempur dan senjata masih sepenuhnya bergantung pada impor, termasuk baja spesifikasi tinggi seperti 32CrMoV12.10. Untuk mengatasi ketergantungan ini, sejak 2025 Pindad menggandeng PT Krakatau Steel dan BRIN guna mengembangkan baja pertahanan dalam negeri, dimulai dari plat armor hingga teknologi presisi untuk senjata berat. Upaya ini bertujuan membangun ekosistem pertahanan nasional yang tangguh, dengan dampak ekonomi besar melalui substitusi impor dan pengembangan industri hulu-hilir. Forum ISSEI yang digelar 21–22 Mei 2025 menjadi wadah strategis lintas sektor dalam mendorong hilirisasi baja, investasi, dan kemandirian pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Dalam hiruk pikuk forum industri baja terbesar tahun ini, diskusi yang menyentuh urat nadi kedaulatan negara justru datang dari sektor yang kerap luput dari sorotan publik: pertahanan. Dalam salah satu sesi diskusi interaktif di ajang Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 yang lalu , PT Pindad tampil dengan nada lugas—Indonesia butuh baja nasional, bukan hanya untuk pembangunan sipil, tetapi untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Dipaparkan oleh Prima Kharisma I.Y., Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, materi bertajuk “Baja Kuat, Pertahanan Tangguh, Indonesia Maju” menegaskan satu pesan utama: industri pertahanan nasional tidak akan mandiri jika bahan bakunya, terutama baja berkualitas tinggi, terus bergantung pada impor.

Ketergantungan Baja Militer

Prima mengurai tantangan yang dihadapi industri alutsista dalam negeri. Untuk kebutuhan kendaraan tempur saja, Pindad membutuhkan sekitar 4.000 ton baja armor per tahun dan 2.000 ton baja struktural, namun hampir seluruhnya masih didatangkan dari luar negeri. Standar kualitas material untuk perlindungan dan presisi tinggi, seperti pada laras senapan dan tank, tidak bisa ditawar.

“Saat ini, baja untuk laras senapan SS2 masih seluruhnya diimpor, menggunakan spesifikasi tinggi seperti 32CrMoV12.10. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus,” jelas Prima.

Hal serupa juga terjadi pada pengembangan kendaraan Maung, panser Anoa, dan tank Harimau. “Padahal kami punya roadmap industri, kami punya pasar, kami punya teknolog. Tapi kami tidak bisa maju jika fondasinya—yakni baja—masih kita beli dari luar,” tegasnya.

Langkah Konkret: Kolaborasi dan Peta Jalan

Guna menjawab persoalan itu, PT Pindad tidak tinggal diam. Sejak 2025, perusahaan telah memulai kolaborasi dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan BRIN untuk mengembangkan baja pertahanan dalam negeri. Tahap awal fokus pada plat armor untuk kendaraan ringan dan sedang.

Rencana jangka menengah hingga 2031 meliputi pembangunan pabrik bahan baku laras senapan, pengembangan billet baja berspesifikasi militer, serta teknologi pembentukan baja presisi tinggi untuk kebutuhan munisi kaliber besar dan sistem senjata berat.

Upaya ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Pindad, tetapi juga membuka jalan bagi ekosistem pertahanan nasional yang mandiri dan berdaya saing.

Efek Berganda Ekonomi dan Teknologi

Dampaknya bukan hanya di sektor militer. Prima memaparkan bahwa pengembangan baja pertahanan juga membuka peluang ekonomi bernilai besar. “Untuk lima tahun ke depan, kebutuhan kendaraan dan munisi TNI diproyeksikan mencapai Rp122 triliun. Jika kita bisa memenuhi 30–40 persen saja dengan komponen dalam negeri, dampaknya luar biasa,” ujarnya.

Efek berganda lainnya adalah kebangkitan industri hulu-hilir: dari manufaktur cetakan logam, pelapis, sampai rekayasa metalurgi lanjutan. Belum lagi dari sisi penguasaan teknologi strategis yang bisa menempatkan Indonesia sebagai produsen alutsista regional.

ISSEI 2025: Platform Strategis

Sesi ini merupakan bagian dari diskusi interaktif dalam ISSEI 2025 dan dipandu oleh Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), Akbar Djohan yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.  Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri baja, serta sektor pengguna seperti pertahanan, maritim, dan energi.

ISSEI 2025 digelar selama dua hari, 21–22 Mei 2025, di Jakarta Convention Center. Ajang ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara IISIA dan organisasi regional SEAISI (South East Asia Iron and Steel Institute). Tahun ini, ISSEI mengusung semangat “Baja Nasional, Daya Saing Regional”, dengan fokus pada hilirisasi, investasi berkelanjutan, transformasi hijau, dan kerja sama lintas negara di tengah tekanan geopolitik global.

Lebih dari 150 peserta pameran turut serta, dengan ribuan pengunjung dari kalangan profesional industri, akademisi, investor, dan pejabat pemerintah. ISSEI 2025 tak sekadar menjadi panggung teknologi dan bisnis baja, tetapi juga menjadi forum strategis untuk membangun fondasi kemandirian ekonomi dan pertahanan Indonesia ke depan. (*)



Baja Nasional, Pertahanan Nasional

PT PAL Indonesia, BUMN strategis di sektor maritim dan pertahanan, memaparkan transformasi besar dalam sesi ISSEI 2025 dengan visi membangun kemandirian industri maritim nasional untuk mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan menuju 2045. Sejak 2015, PT PAL meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, mendiversifikasi produk strategis seperti kapal selam nirawak hingga kapal induk, serta merancang sistem tempur laut terpadu. Berdasarkan kajian internal, Indonesia diproyeksikan membutuhkan 610 kapal utama dan 20.000 kapal penangkap ikan hingga 2045. PT PAL menekankan pentingnya dukungan industri baja nasional dan mendorong kolaborasi galangan kapal melalui konsep Multiyard 4.0. Partisipasi dalam ISSEI 2025 menjadi bukti peran strategis PT PAL dalam memperkuat ekosistem maritim nasional berbasis teknologi dan daya saing regional.

Di tengah fokus pada hilirisasi dan kerja sama regional dalam industri baja, sesi diskusi interaktif di hari pertama ISSEI 2025 menghadirkan narasi yang berbeda—dan tidak kalah penting. PT PAL Indonesia, perusahaan BUMN strategis di sektor maritim dan pertahanan, tampil membentangkan rencana besar: membangun kemandirian industri maritim nasional untuk mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan Indonesia menuju 2045.

Dalam sesi yang dipandu oleh Ketua Umum IISIA yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, perwakilan PT PAL memaparkan visi dan transformasi perusahaan yang tak sekadar menjadi galangan kapal, tetapi sebagai motor penggerak industri maritim nasional berbasis teknologi maju.

Transformasi Kapasitas dan Teknologi

Sejak 2015, PT PAL telah menjalankan transformasi besar-besaran dalam lini produksi, fasilitas, dan teknologi. Waktu docking kapal yang sebelumnya mencapai 22 bulan kini dipangkas menjadi hanya 8 bulan. Kapasitas fabrikasi ditingkatkan dari hanya 18 blok per bulan menjadi 100 blok per bulan.

Transformasi ini tak hanya mempercepat produksi, tetapi juga membuka jalan bagi diversifikasi produk strategis: dari kapal rumah sakit, frigate, kapal selam nirawak, hingga rencana jangka panjang membangun aircraft carrier dan sistem senjata berbasis laser. “Kami tidak lagi sekadar galangan. PT PAL kini merancang dan membangun sistem tempur laut terpadu, dari combat management system hingga kapal induk,” terang tim presentasi PAL.

Dalam roadmap ke depan, PT PAL menargetkan investasi besar untuk pengembangan galangan, shiplift, serta fasilitas submarine assembly. Penguatan armada pertahanan diimbangi dengan perluasan kapasitas untuk mendukung logistik pangan dan energi nasional.

Proyeksi Kebutuhan Armada Nasional

Menurut kajian internal PAL, Indonesia membutuhkan sedikitnya 610 unit kapal utama hingga 2045 untuk menopang tiga sektor vital:
•	Pertahanan dan Teritorial: 260 kapal, termasuk kapal induk, kapal selam, frigate, dan corvette
•	Ketahanan Energi: 150 kapal, dari chemical tanker hingga gas carrier
•	Ketahanan Pangan: 200 kapal kargo, kontainer, livestock carrier, dan kapal perikanan
Untuk sektor perikanan, proyeksinya lebih ekstrem: 20.000 kapal penangkap ikan dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah perairan nasional secara efektif.

“Proyeksi ini bukan mimpi, ini kebutuhan. Kita harus bangun dari sekarang, dari fondasi industri baja dan galangan nasional,” ujar perwakilan PAL.

Industri Baja Jadi Fondasi

PAL menegaskan bahwa seluruh visi tersebut hanya dapat berjalan jika industri baja nasional mampu menyediakan pasokan material sesuai spesifikasi kelautan dan pertahanan. Dukungan terhadap baja berkualitas tinggi, efisien, dan berkelanjutan menjadi kunci dari efektivitas pembangunan armada nasional. Dengan konsep Multiyard 4.0, PT PAL juga mendorong kolaborasi antar galangan di seluruh Indonesia—dari Parepare hingga Sorong, dari Surabaya hingga Semarang—untuk menciptakan ekosistem produksi maritim yang saling terhubung dan mengurangi ketergantungan luar negeri.

ISSEI 2025: Platform untuk Sinergi

Sesi ini menjadi bagian dari semangat ISSEI 2025 yang tahun ini mengangkat kolaborasi lintas sektor—industri baja, manufaktur, pertahanan, dan maritim—sebagai pilar transformasi ekonomi nasional. Diselenggarakan oleh IISIA bekerja sama dengan SEAISI, ISSEI 2025 menghadirkan lebih dari 150 peserta pameran dan ribuan pengunjung dari dalam dan luar negeri.

Dengan tema “Baja Nasional, Daya Saing Regional”, ISSEI 2025 menjadi forum strategis yang menyatukan kebijakan pemerintah, pelaku usaha, BUMN strategis, serta investor untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri besi-baja dan penggunaannya di sektor strategis seperti pertahanan dan maritim.
Baja bukan sekadar bahan baku. Bagi PT PAL, ia adalah pondasi kedaulatan laut. Armada masa depan Indonesia akan ditentukan oleh kekuatan industri dalam negerinya hari ini. (*)

 <img style="width: 100%;" src="https://imagedelivery.net/H6_s_Eb_ylTWnSEV3HlmYQ/749691d0-cc5d-42a7-19a5-f0d36d424800/public" alt="Image" />

Residential / Condominium

Listed companies

PT PAL Indonesia, BUMN strategis di sektor maritim dan pertahanan, memaparkan transformasi besar dalam sesi ISSEI 2025 dengan visi membangun kemandirian industri maritim nasional untuk mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan menuju 2045. Sejak 2015, PT PAL meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, mendiversifikasi produk strategis seperti kapal selam nirawak hingga kapal induk, serta merancang sistem tempur laut terpadu. Berdasarkan kajian internal, Indonesia diproyeksikan membutuhkan 610 kapal utama dan 20.000 kapal penangkap ikan hingga 2045. PT PAL menekankan pentingnya dukungan industri baja nasional dan mendorong kolaborasi galangan kapal melalui konsep Multiyard 4.0. Partisipasi dalam ISSEI 2025 menjadi bukti peran strategis PT PAL dalam memperkuat ekosistem maritim nasional berbasis teknologi dan daya saing regional.

Di tengah fokus pada hilirisasi dan kerja sama regional dalam industri baja, sesi diskusi interaktif di hari pertama ISSEI 2025 menghadirkan narasi yang berbeda—dan tidak kalah penting. PT PAL Indonesia, perusahaan BUMN strategis di sektor maritim dan pertahanan, tampil membentangkan rencana besar: membangun kemandirian industri maritim nasional untuk mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan Indonesia menuju 2045.

Dalam sesi yang dipandu oleh Ketua Umum IISIA yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk,  Akbar Djohan, perwakilan PT PAL memaparkan visi dan transformasi perusahaan yang tak sekadar menjadi galangan kapal, tetapi sebagai motor penggerak industri maritim nasional berbasis teknologi maju.

Transformasi Kapasitas dan Teknologi

Sejak 2015, PT PAL telah menjalankan transformasi besar-besaran dalam lini produksi, fasilitas, dan teknologi. Waktu docking kapal yang sebelumnya mencapai 22 bulan kini dipangkas menjadi hanya 8 bulan. Kapasitas fabrikasi ditingkatkan dari hanya 18 blok per bulan menjadi 100 blok per bulan.

Transformasi ini tak hanya mempercepat produksi, tetapi juga membuka jalan bagi diversifikasi produk strategis: dari kapal rumah sakit, frigate, kapal selam nirawak, hingga rencana jangka panjang membangun aircraft carrier dan sistem senjata berbasis laser. “Kami tidak lagi sekadar galangan. PT PAL kini merancang dan membangun sistem tempur laut terpadu, dari combat management system hingga kapal induk,” terang tim presentasi PAL.

Dalam roadmap ke depan, PT PAL menargetkan investasi besar untuk pengembangan galangan, shiplift, serta fasilitas submarine assembly. Penguatan armada pertahanan diimbangi dengan perluasan kapasitas untuk mendukung logistik pangan dan energi nasional.

Proyeksi Kebutuhan Armada Nasional

Menurut kajian internal PAL, Indonesia membutuhkan sedikitnya 610 unit kapal utama hingga 2045 untuk menopang tiga sektor vital:
•	Pertahanan dan Teritorial: 260 kapal, termasuk kapal induk, kapal selam, frigate, dan corvette
•	Ketahanan Energi: 150 kapal, dari chemical tanker hingga gas carrier
•	Ketahanan Pangan: 200 kapal kargo, kontainer, livestock carrier, dan kapal perikanan
Untuk sektor perikanan, proyeksinya lebih ekstrem: 20.000 kapal penangkap ikan dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah perairan nasional secara efektif.

“Proyeksi ini bukan mimpi, ini kebutuhan. Kita harus bangun dari sekarang, dari fondasi industri baja dan galangan nasional,” ujar perwakilan PAL.

Industri Baja Jadi Fondasi

PAL menegaskan bahwa seluruh visi tersebut hanya dapat berjalan jika industri baja nasional mampu menyediakan pasokan material sesuai spesifikasi kelautan dan pertahanan. Dukungan terhadap baja berkualitas tinggi, efisien, dan berkelanjutan menjadi kunci dari efektivitas pembangunan armada nasional. Dengan konsep Multiyard 4.0, PT PAL juga mendorong kolaborasi antar galangan di seluruh Indonesia—dari Parepare hingga Sorong, dari Surabaya hingga Semarang—untuk menciptakan ekosistem produksi maritim yang saling terhubung dan mengurangi ketergantungan luar negeri.

ISSEI 2025: Platform untuk Sinergi

Sesi ini menjadi bagian dari semangat ISSEI 2025 yang tahun ini mengangkat kolaborasi lintas sektor—industri baja, manufaktur, pertahanan, dan maritim—sebagai pilar transformasi ekonomi nasional. Diselenggarakan oleh IISIA bekerja sama dengan SEAISI, ISSEI 2025 menghadirkan lebih dari 150 peserta pameran dan ribuan pengunjung dari dalam dan luar negeri.

Dengan tema “Baja Nasional, Daya Saing Regional”, ISSEI 2025 menjadi forum strategis yang menyatukan kebijakan pemerintah, pelaku usaha, BUMN strategis, serta investor untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri besi-baja dan penggunaannya di sektor strategis seperti pertahanan dan maritim.
Baja bukan sekadar bahan baku. Bagi PT PAL, ia adalah pondasi kedaulatan laut. Armada masa depan Indonesia akan ditentukan oleh kekuatan industri dalam negerinya hari ini. (*)



Membangun Armada, Menegakkan Kedaulatan

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menandatangani nota kesepahaman dengan Vietnam Steel Corporation dalam ajang ISSEI 2025, disertai komitmen pengiriman 120.000 ton Hot Rolled Coil (HRC) selama setahun sebagai langkah ekspansi regional pasca pemulihan Pabrik Hot Strip Mill 1 di Cilegon. Kerja sama ini menjawab kebutuhan Vietnam akan pasokan baja yang stabil di tengah tekanan impor dari China dan Korea Selatan, serta sejalan dengan arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait pentingnya sinergi antarnegara ASEAN untuk menjaga daya saing industri baja. Krakatau Steel juga mendukung strategi hilirisasi nasional dengan fokus pada produk bernilai tambah seperti baja otomotif, pertahanan, dan konstruksi ramah lingkungan, serta memperkuat komitmen pada TKDN dan harmonisasi spesifikasi produk regional. Penandatanganan ini sekaligus menjadi bagian dari pembentukan ASEAN Iron & Steel Council oleh enam negara dan mencerminkan tema ISSEI 2025, “Baja Nasional, Daya Saing Regional,” di mana Krakatau Steel menunjukkan bahwa ekspansi dari Cilegon hingga Hanoi adalah bagian dari strategi besar membangun kepemimpinan baja ASEAN.

“Krakatau Steel suplai baja HRC hingga 120.000 ton kepada Vietnam Steel Corporation dan ini menandakan bahwa kami mulai mengoptimalkan produksi Pabrik Hot Strip Mill 1 setelah recovery,” jelas Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, sesaat setelah penandatanganan di Jakarta International Convention Center.

Langkah ini menandai ekspansi Krakatau Steel pasca pemulihan pabrik utama, sekaligus menunjukkan kesiapan perusahaan untuk kembali menjadi pemain aktif dalam rantai suplai regional ASEAN.

Menurut laporan Reuters pada Februari 2025, Asosiasi Baja Vietnam mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk memberlakukan tarif pada baja galvanis impor dari China dan Korea Selatan guna melindungi produksi domestik. Hal ini mencerminkan tekanan yang dihadapi industri baja Vietnam akibat lonjakan impor dari kedua negara tersebut. Dalam konteks ini, kerja sama dengan Krakatau Steel dapat memberikan alternatif pasokan baja yang lebih stabil dan terpercaya bagi Vietnam Steel Corporation, sekaligus memperkuat posisi Krakatau Steel di pasar regional.

Langkah Krakatau Steel ini selaras dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang membuka ISSEI 2025. Dalam konferensi pers bersama manajemen Krakatau Steel, Airlangga menekankan pentingnya sinergi antarnegara ASEAN untuk menjaga daya saing industri baja di tengah tekanan global, termasuk tarif internasional dan perubahan lanskap logistik.

“Sudah saatnya ASEAN, sebagai salah satu produsen baja terbesar di dunia, untuk bekerja sama,” ujar Airlangga di booth Krakatau Steel.

Airlangga juga menyoroti pertumbuhan sektor industri pengolahan yang masih menjadi tulang punggung PDB Indonesia dengan kontribusi sebesar 19,25% pada kuartal I 2025. Ia menambahkan, ekspor besi dan baja tumbuh rata-rata 22,18% dalam lima tahun terakhir, sementara konsumsi domestik meningkat dari 18,3 juta ton pada 2024 menuju proyeksi 47 juta ton pada 2035.

Menuju ASEAN Hub Baja Bernilai Tambah

Penandatanganan dengan Vietnam Steel menjadi langkah strategis Krakatau Steel untuk memantapkan posisinya sebagai hub baja kawasan ASEAN. Setelah menjalin kemitraan dengan sejumlah mitra dari Timur Tengah dan Eropa, kini Krakatau Steel fokus memperkuat blok regional—dimulai dari Vietnam. Kerja sama ini juga mendukung strategi hilirisasi nasional. Krakatau Steel tidak ingin sekadar mengekspor baja kasar, tetapi ingin memperluas penetrasi pasar untuk produk-produk bernilai tambah seperti:
•	Baja otomotif untuk ekosistem kendaraan listrik,
•	Baja pertahanan untuk mendukung produksi dalam negeri bersama PT Pindad dan PT PAL,
•	Baja konstruksi bersertifikasi hijau yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Konten Lokal dan Komitmen TKDN

MoU ini juga sejalan dengan komitmen peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sebagai produsen domestik, Krakatau Steel tidak hanya ingin memasok kebutuhan Vietnam, tetapi juga menjajaki potensi pertukaran material dan komponen baja yang bisa memperkuat basis produksi Indonesia. Sinergi ini juga membuka peluang harmonisasi spesifikasi produk di antara negara ASEAN.

“Kami ingin menunjukkan bahwa transformasi Krakatau Steel adalah nyata—dari sisi efisiensi, teknologi, dan daya saing regional,” ujar Akbar Djohan.

ISSEI 2025: Panggung Diplomasi Industri ASEAN

Penandatanganan ini merupakan bagian dari komitmen lebih luas yang ditegaskan dalam ASEAN Iron & Steel Council, yang resmi terbentuk melalui MoU enam negara ASEAN di ISSEI 2025: Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tujuannya: menciptakan integrasi kawasan, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan membangun aliansi industri di tengah ketidakpastian global. ISSEI 2025, yang digelar pada 21–23 Mei oleh IISIA berkolaborasi dengan SEAISI, menjadi platform strategis pertemuan pelaku industri baja dari sektor hulu ke hilir, regulator, pengguna, dan investor. Tahun ini, ISSEI mengusung tema “Baja Nasional, Daya Saing Regional”—tema yang kini diwujudkan Krakatau Steel lewat langkah konkret.

Dari pabrik Hot Strip Mill di Cilegon hingga meja perundingan di Hanoi, Krakatau Steel menunjukkan bahwa ekspansi regional bukan sekadar ambisi, tapi bagian dari strategi besar membangun kepemimpinan baja ASEAN. (*)

 <img style="width: 100%;" src="https://imagedelivery.net/H6_s_Eb_ylTWnSEV3HlmYQ/78013ac7-01e7-41e9-425b-90a302653100/public" alt="Iron-Steel Summit &amp; Exhibition Indonesia 2025" />

Architecture / Space design

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menandatangani nota kesepahaman dengan Vietnam Steel Corporation dalam ajang ISSEI 2025, disertai komitmen pengiriman 120.000 ton Hot Rolled Coil (HRC) selama setahun sebagai langkah ekspansi regional pasca pemulihan Pabrik Hot Strip Mill 1 di Cilegon. Kerja sama ini menjawab kebutuhan Vietnam akan pasokan baja yang stabil di tengah tekanan impor dari China dan Korea Selatan, serta sejalan dengan arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait pentingnya sinergi antarnegara ASEAN untuk menjaga daya saing industri baja. Krakatau Steel juga mendukung strategi hilirisasi nasional dengan fokus pada produk bernilai tambah seperti baja otomotif, pertahanan, dan konstruksi ramah lingkungan, serta memperkuat komitmen pada TKDN dan harmonisasi spesifikasi produk regional. Penandatanganan ini sekaligus menjadi bagian dari pembentukan ASEAN Iron & Steel Council oleh enam negara dan mencerminkan tema ISSEI 2025, “Baja Nasional, Daya Saing Regional,” di mana Krakatau Steel menunjukkan bahwa ekspansi dari Cilegon hingga Hanoi adalah bagian dari strategi besar membangun kepemimpinan baja ASEAN.

“Krakatau Steel suplai baja HRC hingga 120.000 ton kepada Vietnam Steel Corporation dan ini menandakan bahwa kami mulai mengoptimalkan produksi Pabrik Hot Strip Mill 1 setelah recovery,” jelas Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, sesaat setelah penandatanganan di Jakarta International Convention Center.

Langkah ini menandai ekspansi Krakatau Steel pasca pemulihan pabrik utama, sekaligus menunjukkan kesiapan perusahaan untuk kembali menjadi pemain aktif dalam rantai suplai regional ASEAN.

Menurut laporan Reuters pada Februari 2025, Asosiasi Baja Vietnam mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk memberlakukan tarif pada baja galvanis impor dari China dan Korea Selatan guna melindungi produksi domestik. Hal ini mencerminkan tekanan yang dihadapi industri baja Vietnam akibat lonjakan impor dari kedua negara tersebut. Dalam konteks ini, kerja sama dengan Krakatau Steel dapat memberikan alternatif pasokan baja yang lebih stabil dan terpercaya bagi Vietnam Steel Corporation, sekaligus memperkuat posisi Krakatau Steel di pasar regional.

Langkah Krakatau Steel ini selaras dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang membuka ISSEI 2025. Dalam konferensi pers bersama manajemen Krakatau Steel, Airlangga menekankan pentingnya sinergi antarnegara ASEAN untuk menjaga daya saing industri baja di tengah tekanan global, termasuk tarif internasional dan perubahan lanskap logistik.

“Sudah saatnya ASEAN, sebagai salah satu produsen baja terbesar di dunia, untuk bekerja sama,” ujar Airlangga di booth Krakatau Steel.

Airlangga juga menyoroti pertumbuhan sektor industri pengolahan yang masih menjadi tulang punggung PDB Indonesia dengan kontribusi sebesar 19,25% pada kuartal I 2025. Ia menambahkan, ekspor besi dan baja tumbuh rata-rata 22,18% dalam lima tahun terakhir, sementara konsumsi domestik meningkat dari 18,3 juta ton pada 2024 menuju proyeksi 47 juta ton pada 2035.

Menuju ASEAN Hub Baja Bernilai Tambah

Penandatanganan dengan Vietnam Steel menjadi langkah strategis Krakatau Steel untuk memantapkan posisinya sebagai hub baja kawasan ASEAN. Setelah menjalin kemitraan dengan sejumlah mitra dari Timur Tengah dan Eropa, kini Krakatau Steel fokus memperkuat blok regional—dimulai dari Vietnam. Kerja sama ini juga mendukung strategi hilirisasi nasional. Krakatau Steel tidak ingin sekadar mengekspor baja kasar, tetapi ingin memperluas penetrasi pasar untuk produk-produk bernilai tambah seperti:
•	Baja otomotif untuk ekosistem kendaraan listrik,
•	Baja pertahanan untuk mendukung produksi dalam negeri bersama PT Pindad dan PT PAL,
•	Baja konstruksi bersertifikasi hijau yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Konten Lokal dan Komitmen TKDN

MoU ini juga sejalan dengan komitmen peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sebagai produsen domestik, Krakatau Steel tidak hanya ingin memasok kebutuhan Vietnam, tetapi juga menjajaki potensi pertukaran material dan komponen baja yang bisa memperkuat basis produksi Indonesia. Sinergi ini juga membuka peluang harmonisasi spesifikasi produk di antara negara ASEAN.

“Kami ingin menunjukkan bahwa transformasi Krakatau Steel adalah nyata—dari sisi efisiensi, teknologi, dan daya saing regional,” ujar Akbar Djohan.

ISSEI 2025: Panggung Diplomasi Industri ASEAN

Penandatanganan ini merupakan bagian dari komitmen lebih luas yang ditegaskan dalam ASEAN Iron & Steel Council, yang resmi terbentuk melalui MoU enam negara ASEAN di ISSEI 2025: Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tujuannya: menciptakan integrasi kawasan, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan membangun aliansi industri di tengah ketidakpastian global. ISSEI 2025, yang digelar pada 21–23 Mei oleh IISIA berkolaborasi dengan SEAISI, menjadi platform strategis pertemuan pelaku industri baja dari sektor hulu ke hilir, regulator, pengguna, dan investor. Tahun ini, ISSEI mengusung tema “Baja Nasional, Daya Saing Regional”—tema yang kini diwujudkan Krakatau Steel lewat langkah konkret.

Dari pabrik Hot Strip Mill di Cilegon hingga meja perundingan di Hanoi, Krakatau Steel menunjukkan bahwa ekspansi regional bukan sekadar ambisi, tapi bagian dari strategi besar membangun kepemimpinan baja ASEAN. (*)



Dari Cilegon ke Hanoi: Strategi Krakatau Steel Menjadi Pemain Regional

HR / Recruitment

Skin care / Cosmetics / Hair products

Internet service

Film / Drama

Magazines / Books / Publications

Marketing / Research

Diet / Health food / Supplement

Childbirth / Childcare

Interior / Furniture / Storage

Mobile device

Servers / Peripherals

Network / Network Equipment

System / Website / Application development

Electronic components / Semiconductors / Electrical equipment

Department stores / Supermarkets / Convenience stores / Stores

Wholeseller

Manga / Anime

Arcade Game

Toys / Playsets / Dolls

Car / Car Supplies

Motorcycles / Motorcycle Supplies

Daily necessities / Household goods

Garden / DIY

Shoes / Bags

Jewelry / Accessories

Kids / Baby / Maternity

Food / Sweets

Soft Drinks / Alcoholic drinks

Restaurant / Fast food / Streetfood

Eating at home / Delivery

Fitness / Healthcare

Medical / Hospital

Pharmaceuticals

Pets / Pet Supplies

Gifts / Flowers

Love / Marriage

Funeral

Hotels / inns

Travel / Sightseeing

Theme Park / Amusement park

Commercial facilities / Office buildings

Advertising / Promotion / PR

Sales

Think tank

Legal / Patent / Intellectual Property

Logistics / Warehouse / Cargo

Chemistry

Electricity / Gas / Resources / Energy

Nature / Weather

School / University

Cram school / Preparatory school / Online education

Life insurance / Non-life insurance

Mobile app

Mobile games

Cooking / Home appliances

Health and Beauty appliances

Application

Ladies' Fashion

Men's Fashion

Accounting

Environment / SGDs / Recycling

International activity

Full time job / Part-time job / Career

E-commerce

Music

Internet Service Provider / Line connection

Camera

AV equipment

Consumer Games

Outdoors / Mountain Climbing

Welfare / Nursing / Rehabilitation

Qualifications / Study Abroad / Language

Childcare / Early childhood education

Banks / Credit unions

Credit card / Loan

Securities / FX / Investment Trusts

Moving

Politics / Government / Local government

Volunteer

Agriculture / Forestry / Fisheries

Bicycle / Bicycle Supplies

Female Related

Venture Capitals

Coaching / Mentoring / Consultation

Automotive / Motorcycle / Bicycle

Automotive / Automotive Supplies

Interior / Goods

Software

Blockchain / Web3

Security

Telecommunications / VoIP

Comedy

Local companies

Government offices / organizations

Manufacture

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk didirikan pada tahun 1970 dengan nama PT Krakatau Steel sebagai kelanjutan dari Proyek Besi Baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1973, Perseroan,mulai memproduksi pipa spiral untuk pertama kalinya dengan spesifkasi ASTM A252 dan AWWA C200.

Krakatau Steel Tbk